Disebut Akan Menjadi Menteri Haji, Irfan Yusuf: Manut ke Presiden

KEPALA Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan akan mengikuti Presiden Prabowo Subianto jika ditunjuk menjadi Menteri Haji dan Umrah. Perubahan status BP Haji menjadi kementerian tinggal selangkah lagi menunggu keputusan Prabowo.

“Kami sebagai pelaksananya manut saja (ke presiden), ditugaskan siap, tidak ditugaskan tidak siap. Itu memang prinsip kami,” kata Irfan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Dalam rapat evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, peluang pencalonan Irfan Yusuf menjadi menteri juga disinggung. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan pengesahaan revisi Undang-Undang Haji dan Umrah dengan sendirinya membuat Kepala BP Haji menjadi menteri.

“Tentu nanti Gus Irfan tidak lagi menjadi kepala badan, tetapi menjadi Menteri Haji,” ujar Marwan saat rapat bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Menanggapi hal itu, Irfan mengatakan akan patuh kepada Prabowo. Irfan juga merupakan politikus Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. “Itu terserah Bapak Presiden kita, siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau,” kata dia.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam sidang rapat paripurna Selasa, 26 Agustus 2025. Pengesahan legislasi ini akan menambah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Keberadaan produk legislasi ini juga menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak lagi mengurusi pengelolaan haji per musim 2026.