Politikus PDIP Dukung Perluasan Struktur Organisasi TNI

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mayor Jenderal TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin mengatakan perluasan struktur organisasi TNI diperlukan untuk menyesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan organisasi militer tidak dijalankan berdasarkan keuntungan atau profit saja.

Penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di instansi militer, menurut pria yang akrab disapa Tb. Hasanuddin itu, dilakukan dengan melihat potensi ancaman dan tantangan ke depan. “Ancaman lebih besar, maka kita butuh postur TNI yang lebih besar di dalam mengeliminasi ancaman tersebut,” ucap Tb. Hasanuddin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Adapun dia menyebut standar penangkalan ancaman yang dilakukan TNI juga tergantung pada jumlah anggaran negara. Tak hanya itu, upaya menghadapi tantangan juga tak bisa lepas dari postur institusi itu sendiri. TB Hasanuddin menjelaskan, postur TNI umumnya terdiri dari tiga hal.

Pertama, yakni sumber daya manusia yang harus diisi oleh prajurit yang terlatih. Kedua, yakni alat utama sistem senjata atau alutsista. Unsur ketiga ialah sistem operasionalnya.

Menurut Tb. Hasanuddin, pemekaran organisasi TNI tentunya dilakukan beriringan dengan penambahan anggaran. Namun, penambahannya itu tidak dilakukan sekaligus. “Kita tunggu saja keputusannya nanti seperti apa. Tetapi tentu akan bertambah secara gradual tidak serta-merta,” kata Tb. Hasanuddin. 

Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Ahad, 10 Agustus 2025, meresmikan enam Komando Daerah Militer baru. Total saat ini terdapat 21 kodam yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. 

Tak hanya itu, Prabowo juga meresmikan 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, serta satu resimen Korps Pasukan Gerak Cepat.

Dalam waktu yang sama, Prabowo juga mengukuhkan pembentukan satu Brigade Infanteri Marinir, lima Batalion Infanteri Marinir, lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat, dan seratus Batalion Teritorial Pembangunan.

Pemekaran organisasi di lingkup internal TNI ini menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ketua Centra Initiative Al Araf mengatakan akan ada kenaikan beban anggaran di sektor pertahanan imbas perluasan komando teritorial daerah tersebut. "Padahal selama ini anggaran pertahanan sudah terbebani oleh banyaknya anggaran rutin dan operasional," kata Al Araf saat dihubungi pada Ahad, 10 Agustus 2025.

Salah satu anggaran rutin TNI dipakai untuk pengadaan dan modernisasi alutsista. Pegiat yang berfokus pada isu keamanan dan hak asasi manusia itu menyebutkan, dalam catatan Centra Initiative, sebanyak 60-70 persen anggaran TNI digunakan untuk kebutuhan belanja rutin.

Dia menilai modernisasi alutsista akan terbatas karena anggaran yang ada harus digunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional kodam baru. "Dampak lain, negara kesulitan meningkatkan kesejahteraan prajurit," ujar peneliti senior Imparsial ini.