PGRI Nilai Ada Kondisi tak Normal Sehingga KDM Terapkan Kebijakan 50 Siswa per Kelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengamati Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menerbitkan kebijakan menambah jumlah siswa per kelas di jenjang SMA hingga maksimal 50 orang. PGRI menduga ada situasi khusus yang membuat KDM melahirkan kebijakan itu. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qodir menyebut sebenarnya ada aturan Permendikbud terkait dengan jumlah siswa di dalam kelas. Tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

"Dalam aturan itu, jumlah siswa SD per kelas 28 orang maksimal. Sedangkan siswa SMP 32 orang dan siswa SMA 36 orang maksimal per kelas," kata Dudung kepada Republika, Rabu (16/7/2025).

Sehingga Dudung menilai ada kondisi di luar kenormalan yang membuat KDM menetaskan kebijakan itu. 

"Artinya rancangan ini (standar kelas dalam Permendikbud) ketika dalam suasana-suasana yang normal. Dalam artian tidak seperti di Jawa Barat," kata Dudung. 

Dudung mengamati adanya daerah-daerah tertentu di Jabar dimana jumlah siswa yang diterima di SMA dengan pendaftarnya luar biasa. Contohnya salah satu wilayah di Jabar jumlah siswa lulus dari SD ke SMP itu 38 ribuan, tapi sekolah negeri baru bisa menampung 16 ribuan siswa SMP Negeri. 

"Artinya hampir 60 persen siswa tidak terampung di sekolah negeri," ujar Dudung. 

Atas dasar itulah, Dudung mensinyalkan menghargai inovasi yang dilakukan KDM. Dudung menilai kebijakan itu tergolong diskresi KDM dalam menjawab masalah pendidikan di Jabar. 

"Inilah KDM disebut lakukan diskresi dalam suasana yang perlu Pemda ambil sikap," ujar Dudung. 

Dudung juga menduga KDM sudah berkomunikasi dengan Kemendikdasmen mengenai kebijakan tersebut. 

"Saya yakin KDM koordinasi dengan Kemendikdasmen yamg siswa lulusan tak sebanding dengan kursi sekolah negerinya," ujar Dudung.