Pertamina Bahas Blok East Ambalat dengan Malaysia, Bakal Dikelola Bersama?

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio dan Komersial PHE, Edy Karyanto, saat acara Energi dan Mineral Festival 2025, Rabu (30/7/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tengah membahas kepastian pengelolaan Blok East Ambalat bersama pihak Malaysia. Wilayah sengketa tersebut memang mengandung harta karun migas yang besar.

Hak Paritisipasi Blok East Ambalat saat ini dimiliki sepenuhnya oleh PHE melalui PT PHE Ambalat Timur sejak tahun 2016. Pemerintah dan Pertamina menyepakati Production Sharing Contract (PSC) Blok East Ambalat yang berlaku selama 30 tahun, dengan komitmen pasti pada tiga tahun pertama sebesar USD 8,5 juta.

Namun, blok migas yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut termasuk dalam wilayah sengketa karena tumpang tindih dengan area blok milik Shell. Secara geologis, blok ini berada di Cekungan Tarakan, perairan laut dalam Kalimantan Utara.

Imbas dari kondisi politik dan tumpang tindih wilayah tersebut, maka PHE belum bisa melakukan kegiatan eksplorasi apa pun di area ini, meskipun PHE sudah memiliki 100 persen hak kepemilikan di sana.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio dan Komersial PHE, Edy Karyanto, mengatakan perusahaan masih membahas kepastian pengelolaan Blok East Ambalat bersama Malaysia. Dia tidak menyebutkan dengan rinci siapa pihak yang dimaksud.

"Kita juga sedang merencanakan untuk pengembangan daerah di East Ambalat, yang perbatasan dengan Malaysia. Saat ini kita juga sedang diskusi lanjut dengan pihak di Malaysia," ungkapnya saat acara Energi dan Mineral Festival 2025, Rabu (30/7).

Ditemui usai acara, Edy menyebutkan bahwa PHE masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian ESDM maupun SKK Migas terkait pengelolaan Blok East Ambalat.

"Kami menunggu arahan dari SKK dan Dirjen Migas ya, tapi kami operator siap kalau memang diperintah untuk melakukan eksplorasi gitu. Tapi kami menunggu sepenuhnya," jelasnya.

Sejauh ini, kata dia, PHE tidak memiliki wewenang dalam negosiasi batas wilayah antar negara. Dengan begitu, perusahaan hanya akan melakukan apa pun yang diarahkan lebih lanjut oleh pemerintah.

Dia hanya menyebutkan, PHE sudah memiliki kompetensi dan kemampuan modal sehingga siap untuk menggarap blok tersebut dengan berbagai opsi jenis pengeboran.

"Kami punya kompetensi baik secara teknikal maupun finansial. Baik itu mungkin apakah laut semi-submersible atau check up gitu ya. Kami siap karena punya experience dan kompetensi untuk melakukan itu," jelas Edy.

Saat ditanya terkait porsi hak partisipasi dengan pihak Malaysia di Blok East Ambalat, Edy menyebutkan pembahasan belum sampai sejauh itu, sebab bergantung dengan hasil negosiasi terkait batas wilayah.

"Itu tergantung dari boundary-nya kan. Secara boundary-nya itu sebenarnya ada di pelamparannya ada di mana, di antara wilayah Indonesia sama Malaysia," tuturnya.

"Jadi sesungguhnya kalau boleh bilang semacam kalau di Indonesia unitisasi, tergantung pada apa garis batas wilayahnya. Itu kami belum tahu. Kami hanya siap saja kalau sudah diperintah saja," pungkas Edy.

Pengelolaan Ambalat bersama oleh Indonesia dan Malaysia sebelumnya dibahas Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (27/6). Kedua pimpinan negara itu membuka peluang pengelolaan bersama Blok Ambalat.

“Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita juga ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” tutur Prabowo.

Hal senada juga disampaikan oleh Anwar Ibrahim pada kesempatan tersebut. Menurutnya, permasalahan itu harus segera diselesaikan.

“Maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, joint development authority, walaupun di kawasan Ambalat. Karena kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi,” ucap Anwar.