Demo Buruh di Depan DPR, Ini 6 Poin Tuntutan yang Disampaikan

Presiden Konfederasi serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan akan menjaga kondusifitas dalam unjuk rasa yang digelar massa buruh di depan gedung DPR/MPR siang ini.

“Kami akan menjaga aksi ini kondusif. Karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI,” kata Said di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (28/8).

Said menyampaikan, dalam aksi buruh kali ini, para buruh utamanya menuntut pemberian upah yang mereka nilai masih terlalu murah serta juga menuntut sistem perjanjian kerja mekanisme outsourcing.

“Yang pertama kami beri nama gerakan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah,” ujarnya.

Said menyebut, tuntutan kenaikan upah buruh tahun ini adalah 8,5 hingga 10 persen. Ia menyinggung soal tunjangan DPR yang justru kontradiktif dengan keadaan para buruh saat ini.

“Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5 persen rata-rata ya. Itu Rp 200.000. Dia (DPR) naikin tunjangan perumahan aja Rp 50 juta kali 12 bulan, setahun Rp 600 juta,” ujarnya.

Said menambahkan, kondisi tersebut belum lagi diperparah dengan adanya PHK dan pemberian uang pesangon yang tak sesuai kepada buruh.

“PHK masih ada. Di industri tekstil masih ada walaupun melandai. Retail kan kita kenal Rojali, Rohana, Rohalus. Itu ada, itu ada PHK,” tuturnya.

Ada enam tuntutan yang akan disuarakan oleh buruh dalam demo tersebut, yakni:

1. Hapus sistem outsourcing dan hentikan praktik upah murah;

2. Naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen;

3. Cabut PP 35 Tahun 2021 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi outsourcing;

4. Stop PHK massal dengan membentuk Satgas khusus;

5. Reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT;

6. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, sesuai perintah MK Nomor 168 Tahun 2024.