Pemerintah Butuh Rp 83 M untuk Benahi Kawasan Kumuh, Ada di Bekasi hingga Papua

Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Penandatanganan Kesepakatan Kuota FLPP BNI di Grha BNI, Jakarta Pusat pada Rabu (23/7/2025). Foto: Argya Maheswara/kumparan

Kawasan kumuh di Indonesia ternyata masih banyak. Lokasinya tersebar di berbagai daerah mulai dari Jawa hingga Papua.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penataan mulai dilakukan tahun depan dengan target awal di Papua, Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan satu wilayah di Pulau Jawa. Mulai dari benahi kualitas sanitasi hingga penataan kawasan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Kita harus adil, menjaga Indonesia bersama. Tidak boleh menggunakan aturan yang berpihak. Harus ada aspek keadilan dalam penganggaran, terutama dalam alokasi program di setiap daerah," kata Ara dalam internal Kementerian PKP, dikutip Rabu (30/07).

Ara menyoroti adanya kecenderungan intervensi politik dalam penataan kawasan kumuh. Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai pengawas untuk mencegah penyimpangan BSPS melalui saluran pengaduan masyarakat ke Kementerian PKP.

Seorang warga menangkut barang di kawasan Cideng, Jakarta, Rabu (13/11/3034). Foto: Alif Bintang/ANTARA FOTO

"Saya lihat dalam penataan kawasan kumuh, kadang ada tekanan dari kepala daerah maupun DPR. Tapi saya tegaskan, selama kalian menegakkan aturan dan adil, pasti saya lindungi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan bahwa total pagu anggaran untuk kegiatan penataan kawasan kumuh tahun ini mencapai lebih dari Rp 83 miliar. Penataan dilakukan berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhan yakni berat, sedang, dan ringan, dengan intervensi disesuaikan berdasarkan luasan dan kebutuhan tiap wilayah. Alokasi tersebut diperuntukkan untuk 10 kawasan meliputi:

Penanganan pada kawasan kumuh ringan meliputi Kawasan Danau Dipo Bocah Balong Kabupaten Rokan Hulu Riau dengan pagu Rp 7,7 miliar seluas 39,07 Ha, kawasan Jatimulya Bekasi Jawa Barat dengan pagu Rp 5,3 miliar seluas 29,03 Ha, kawasan Jempol Kabupaten Sumbawa NTB dengan pagu Rp 9,9 miliar seluas 18,23 Ha, kawasan Wiringtappareng Wajo Sulawesi Selatan sebesar Rp 9,5 miliar seluas 24,05 Ha, dan kawasan Kota Gorontalo sebesar Rp 7 miliar seluas 19,23 Ha.

Penanganan kawasan kumuh sedang meliputi kawasan kumuh Pasle Nan Tigo Kota Padang Sumatera Barat dengan pagu Rp 9,9 miliar dengan luas penanganan 28,23 Ha, kawasan kumuh Parit Baru Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan pagu Rp 9,8 miliar seluas 19,92 Ha dan kawasan Banda Maluku Tengah dengan pagu Rp 11,4 miliar seluas 24,67 Ha

Seorang anak berada di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Ciketing Udik, Bekasi pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Berikutnya yakni penanganan kawasan kumuh berat meliputi kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat dengan pagu Rp 5,6 miliar seluas 15,4 Ha dan Kawasan Dawanawajo Sulawesi Tenggara sebesar Rp 7,01 miliar (kumuh berat) seluas 21,2 Ha.

Fitrah menambahkan bahwa program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 45 ribu rumah dengan total anggaran Rp 1,1 triliun. Besaran bantuan yang diberikan berbeda-beda tergantung kebutuhan wilayah.

Reporter: Nur Pangesti