
DEWAN Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) menekankan pentingnya jalur damai dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Akhir-akhir ini marak aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia yang disertai dengan tindakan anarkistis dan perusakan fasilitas umum yang bahkan sampai merenggut nyawa dari kalangan masyarakat sipil.
“Kami siap menjadi penjembatan aspirasi rakyat untuk menyalurkan kritik dan saran secara konstruktif, serta memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak kepada kepentingan umat serta bangsa,” kata Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ia pun menegaskan pentingnya melibatkan semua pihak dalam upaya memulihkan situasi nasional. “Kita juga mendukung pemerintah mengambil langkah-langkah efektif melibatkan seluruh elemen masyarakat. Yang harus kita lakukan adalah masyarakat umum harus diajak, kita tidak bisa sendiri dan mengedepankan dialog. Penyampaian pendapat harus dipastikan dilakukan secara damai,” ujarnya.
Terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, ia mengingatkan pejabat publik lebih peka terhadap kondisi sosial di masyarakat. Menurutnya, perilaku sebagian oknum pejabat yang kerap memamerkan fasilitas negara justru dapat memicu kecemburuan dan kemarahan publik. “Pejabat publik harus sadar bahwa jabatan itu amanah. Segala fasilitas yang mereka pegang tidak layak dipamer-pamerkan,” cetus Gugum.
Gugum juga mengimbau seluruh kader dan simpatisan, khususnya 174 anggota DPRD dari PBB, untuk benar-benar menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Gugum menegaskan setiap wakil rakyat harus memperhatikan perilaku di ruang publik agar tidak melukai hati masyarakat.
Sementara itu, terkait dengan insiden yang menelan korban jiwa, PBB menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tujuh orang di antaranya Affan Kurniawan (pengemudi ojek online), Muhammad Akbar Basri (pegawai DPRD Kota Makassar), dan Rheza Sendy Pratama (mahasiswa Amikom Yogyakarta).
“Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran dan ketabahan,” demikian pernyataan resmi PBB.
PBB juga mendukung langkah pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat, baik oknum pelaku kekerasan maupun aparat yang bertugas. PBB menegaskan aparat harus mengedepankan profesionalisme, humanisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (I-1)