Pati kian Memanas Jelang Demonstrasi, PCNU Keluarkan Maklumat

JELANG rencana aksi demontrasi Rabu (13/8), kondisi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kian menanas dan terpecah menjadi dua kubu yang saling berseberangan.

Pemantauan Media Indonesia, Senin (11/8) , kondisi Kabupaten Pati, donasi logistik untuk persiapan aksi tersebut semakin bertambah ditumpuk di depan pagar Pendopo Pati. Bahkan di depan tumpukan ribuan kardus tersebut terpampang spanduk perlawanan terhadap kelompok kontra.

Dua kelompok pro demontrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan kontra demontrasi Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) sudah saling perang pengaruh dan saling berhada, sehingga suasana semakin memanas.

"Kami tetap akan menggelar aksi unjukrasa menuntut Bupati Sudewo lengser," kata Korlap Donasi Aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto.

Aksi demontrasi untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo, lanjut Teguh, tidak hanya dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, tetapi juga tiga aliansi lain yakni Pati Ngger Kulon (PNK), Pergerakan Rakyat Pati Utara (Perpu), dan Forum Capraga Kabupaten Pati.

Teguh juga menegaskan, Koordinator Kelompok Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) Cahya Basuki atau Yayak Gundul bukan lagi anggota Gerpab. Cahya diketahui sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Bupati Pati dan menarik rencana demonstrasi karena Bupati Pati dianggap telah memenuhi tuntutan demo.

"Yatak Gundul bukan anggota kami, jadi jangan mengadu domba dan memecah belah," imbuhnya.

Tidak hanya aliansi, ratusan korban PHK BLUD RSUD Soewondo Pati juga akan bergabung dalam aksi unjuk rasa menuntut pelengseran Bupati Sudewo. Menurut perwakilan korban PHK, Ruha, akibat kebijakan bupati ini sebanyak 220 pegawai honorer telah menjadi korban. Maka pada Rabu (13/8) pihaknya tetap akan ikut bergabung menuntut bupati mundur.

"Kami sudah bekerja di RSUD Soewondo cukup lama, bahkan saya sudah bekerja 20 tahun namun diberhentikan tanpa pesangon, tanpa pengalihan kerja, dan tanpa penghargaan," ujar Ruha.

Sementara itu Koordinator Kelompok Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) Cahya Basuki atau Yayak Gundul mengatakan, setelah tuntutan yakni penaikan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) 250% dibatalkan dan sistem pembelajaran di sekolah dikembalikan ke pola 6 hari sekolah, tidak ada alasan lagi untuk berdemonstrasi.

"Kami telah mencabut pemberitahuan demontrasi di Polres Pati, karena kami tidak akan ikut berunjuk rasa pada Rabu (13/8)," ujar Cahya Basuki.

Menghadapi kondisi kian memanas ini, Jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati mengambil sikap terkait rencana aksi demontrasi pada Rabu (13/8) dengan mengeluarkan maklumat ditujukan kepada masyarakat. Aparat keamanan hingga Bupati Pati Sudewo yang diharapkan dapat segera menyelesaikan kekisruhan yang terjadi saat ini.

Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim mengungkapkan lima maklumat ini merupakan hasil rapat gabungan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah di kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) KH Abdul Ghaffar Rozin Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati.

“Maklumat resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini, sehingga NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak,” tutur KH Yusuf Hasyim didampingi Rais Syuriyah PCNU Pati KH Minanurrohman.

Langkah dikakukan PCNU Pati, menurut Yusuf Hasyim dikakukan untuk menjaga kondusifitas daerah, merupakan peran bersama seluruh elemen masyarakat Pati menjelang demontrasi di Alun-Alun Pati, terutama mengantisipasi situasi yang buruk dan bisa berdampak tidak baik pada keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Pati.

Poin-poin dalam maklumat dikeluarkan PCNU Pati yakni pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal, kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi.

Maklumat ketiga, lanjut Yusuf Hasyim, disampaikan kepada aparat keamanan agar menjaga kondusivitas, tidak represif, dan mengedepankan pendekatan persuasif dan keempat memberikan nasihat kepada Bupati Pati agar melakukan instrospeksi, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat.

"Kami juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama warga nahdliyin untuk senantiasa berdoa dan istigosah dari kediaman masing-masing demi Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi," tambahnya. (AS/E-4)