DPRD Kritik Jabar, Akibat tak Dapat Kategori Provinsi Layak Anak

DPRD Jabar(MI/Bayo Anggono)

DPRD Jawa Barat mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat  (Jabar) akibat tidak berhasil meraih predikat provinsi layak anak yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) belum lama ini. Hal ini dianggap indikator kurang seriusnya unsur eksekutif di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi ini dalam mengurus keluarga dan anak.

Hal itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, usai menghadiri sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (11/8). 

"Buat saya, memang jadi bukan hanya sorotan, tapi kayak dibanting gitu. Jawa Barat ini serius enggak sih ngurusin keluarga," sesalnya.

Siti menilai, hal ini harus disoroti karena menyangkut keseriusan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan keluarga. "Ini bukan soal penghargaan," katanya.

Terlebih, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, menurutnya pemerintah harus lebih serius lagi dalam menjaga ketahanan keluarga di masyarakat.

“Rencana aksi daerah (RAD) sudah ada, tinggal diimplementasikan secara baik," katanya.

Pada sisi lain, tambah Siti, keseharian Dedi Mulyadi di media sosial sangat peduli terhadap persoalan keluarga dan anak. Tapi secara administrasi menurutnya agak kurang. 

"Tetapi secara administrasi ternyata kalah kita ini. Berarti ada yang tidak match nih," katanya.

Maka dari itu, Siti menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mampu mengorkestrasi daerah-daerah yang belum meraih predikat kota layak anak. Pemprov Jabar, menurutnya harus mampu membenahi kekurangan-kekurangan di daerah-daerah yang belum meraih predikat kota layak anak.

"Sekarang ada Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung yang belum meraih predikat kota layak anak. Ini terjadi karena tidak ada pemimpin yang mampu mengorkestrasi secara baik," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku akan terus berusaha dalam memperkuat perlindungan terhadap anak dan keluarga. "Kita bukan tidak butuh penghargaan. Kita akan benahi, kita akan coba cek kenapa kita tidak masuk dalam kategori penghargaan di tingkat pemerintah pusat," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan selalu berkomitmen terhadap pelayanan, termasuk bagi anak-anak.

"Ya, kita sangat berkomitmen. Seperti kemarin pada saat hari anak nasional, kita sampaikan kita akan berikan perlindungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di masa yang akan datang mereka harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sehingga generasi muda kita bisa lebih baik lagi ke depan," katanya.

Kementerian PPPA baru saja merilis 13 provinsi yang mendapatkan penghargaan sebagai provinsi layak anak (Provila). Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak masuk sebagai daerah layak anak. (H-4)