Pantang Mundur, RI Rayu Barang-Barang Ini Kena Tarif 0% ke AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mendapatkan perlakuan khusus dari Amerika Serikat (AS) terkait tarif ekspor, khususnya untuk komoditas yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam.

Targetnya, sejumlah produk asal Indonesia bisa mendapatkan tarif nol persen hingga batas waktu negosiasi yang direncanakan berakhir 1 September 2025.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditanya mengenai kelanjutan pembahasan tarif ekspor dengan AS.

"Kan masih ada berunding yang lain lagi, yang kita usahakan saja dapat 0%. Itu sampai 1 September, rencananya ya," kata Budi saat ditemui di kantornya, Kamis (7/8/2025).

Saat ditanya apakah negosiasi tersebut menyasar komoditas yang tidak diproduksi oleh AS, Mendag membenarkan. Ia menyebut pemerintah sedang memperjuangkan tarif nol persen untuk barang-barang tertentu yang tidak menjadi bagian dari rantai produksi domestik Amerika.

"Iya diusahakan 0%," ujarnya.

Salah satu komoditas yang disebut-sebut sedang diupayakan masuk ke dalam daftar tersebut adalah tembaga. Namun, Budi enggan mengonfirmasi secara langsung dan meminta publik menunggu hasil akhir proses negosiasi.

"Ya pokoknya yang nggak diproduksi. Nanti aja, itu kan lagi negosiasi. Jangan diomongin," ucap dia.

Budi juga sempat menyebut komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kakao, hingga kopi juga tengah diperjuangkan mendapat tarif ekspor nol persen.

"Jadi kita kan kena 19%. Tapi kita mengupayakan komoditas yang tidak diproduksi oleh Amerika itu kita dapat 0%. Seperti kakao, kemudian sawit, dan beberapa lah, kopi juga ada," kata Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Negosiasi ini merupakan bagian dari pembahasan Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan AS. Pemerintah Indonesia pun berharap hasil finalnya dapat disepakati dalam waktu dekat.

"Nah itu yang belum selesai," ucap dia.

Saat ditanya apakah negosiasi lanjutan untuk komoditas unggulan tersebut masih berjalan, Budi membenarkan hal itu. Ia menyatakan prosesnya masih berlangsung, dengan harapan hasilnya bisa menguntungkan Indonesia.

"Iya masih dibahas, ya mudah-mudahan bisa 0%. Jadi tidak mesti semua 19% kan kalau itu bisa 0%," ujarnya.

Budi menuturkan, target pemerintah adalah menyelesaikan kesepakatan dagang itu sebelum awal September. "Kan kalau nggak salah, kemarin paling lambat sebelum 1 September harus selesai kan Agreement on Reciprocal Trade," jelasnya.

Dengan AS yang tidak memproduksi beberapa komoditas utama Indonesia seperti sawit dan kakao, katanya, pemerintah melihat celah untuk menegosiasikan tarif bea masuk 0%.

"Iya iya, produk-produk yang tidak diproduksi Amerika itu kita upayakan bisa 0%," tegas Budi.

Pede RI Tak Rugi Efek Tarif Trump

Sementara itu, terkait penerapan tarif resiprokal baru dari Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump yang mulai berlaku hari ini, Kamis (7 Agustus 2025), Budi menegaskan, Indonesia justru dalam posisi yang lebih menguntungkan dibanding negara pesaing, sehingga tidak akan dirugikan oleh kebijakan tarif terbaru itu.

"Kita kan dapat 19%, itu termasuk kecil ya. Karena negara ASEAN yang dapat 19% itu Malaysia, Thailand, Filipina. Sementara negara-negara lain seperti pesaing-pesaing utama kita, seperti China, Vietnam, India itu kan di atas 19%," kata Budi saat ditemui di kantornya, Rabu (6/8/2025).

Budi menjelaskan, penerapan tarif baru yang menggantikan skema Most Favoured Nation (MFN) memberi peluang besar bagi produk ekspor Indonesia untuk menembus pasar Amerika Serikat dengan lebih kompetitif.

"Kalau pasar Amerika terus tetap bergairah, berarti kita semakin mudah masuk ke sana. Karena kita, kita bersaingnya, start-nya itu tidak mulai dari nol. Kita selangkah lebih maju dibanding negara yang lain," ungkapnya.

"Kalau dulu kita bersaing dengan negara lain, kita bersaing masuk ke Amerika itu kan sama ya, pakai MFN. Kalau MFN kan hampir sama tarifnya. Nah sekarang kan, resiprokal kan tarifnya. Kita lebih dapat yang rendah sehingga ya harapan kita semakin mudah. Sebenernya itu kesempatan yang besar masuk ke Amerika itu," sambung dia.

Kepercayaan diri itu tak lepas dari tren ekspor Indonesia yang terus membaik. Pada semester I-2025, nilai ekspor nasional tumbuh 7,7% menjadi US$135,41 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$125,73 miliar. Bahkan, Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia dengan nilai mencapai US$9,9 miliar.

"Ekspor kita kan kemarin saya sampaikan Januari-Juni naik 7,7%. Kemudian tujuan utama ekspor kita itu pertama ke China, kedua ke Amerika. Surplus terbesar kita Januari-Juni itu ke Amerika, US$9,9 miliaran. Yang kedua ke India. Artinya produk kita bisa bersaing di Amerika," jelas Budi.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa meski negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina juga mendapatkan tarif yang sama, Indonesia tetap punya daya saing.

"Gak apa-apa, itu juga negara utama kita, kita bisa bersaing dengan mereka," ujarnya.

Ia bahkan optimistis kinerja ekspor Indonesia justru akan terdorong oleh kebijakan tarif baru ini, mengingat posisi Indonesia yang lebih strategis secara tarif dibanding banyak negara pesaing lainnya.

"Seharusnya meningkat, karena kan sama saja kan tarif bea masuknya lebih kecil dibanding negara lain. Seharusnya lebih meningkat, ya artinya hitung-hitungannya lebih meningkat. Makanya kita bagaimana memanfaatkan utilisasi itu secara optimal ya. Kita mendorong bersama-sama pelaku usaha supaya memanfaatkan kesempatan ini," tegasnya.

Sejalan dengan itu, sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur ekspor dengan kontribusi 83,81%, sementara pertanian meski porsinya kecil (2,64%) mencatat pertumbuhan paling tinggi yakni 49,77% sepanjang semester I-2025.

Kawasan Amerika Serikat, Asia Tengah, hingga Afrika Barat juga menunjukkan pertumbuhan permintaan yang menjanjikan bagi produk-produk unggulan RI seperti kakao olahan, kopi, timah, dan produk kimia.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Trump Ultimatum China, Bakal Kenakan Tambahan Tarif 50% Lagi jika...