REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan pengoperasian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada November 2025. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menyampaikan hal itu dalam forum Rapat Koordinasi Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Menurut Tatang, waktu yang tersisa hanya sekitar empat bulan, sehingga seluruh elemen terkait harus bekerja keras untuk mewujudkan target tersebut. “Kita sudah punya target 80 ribu KDMP di seluruh Indonesia harus operasional (mulai berjalan) pada November 2025. Jadi hanya empat bulan, kita coba dorong,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, serta peran pengusaha yang dinilai sangat vital. Hal ini menjadi modal optimisme percepatan. Tatang menyebutkan, hingga Agustus 2025 sekitar 15 ribu KDMP telah beroperasi dan datanya sudah terverifikasi.
“Kita punya data Desa Mandiri sebanyak 20 ribu yang sudah diverifikasi oleh Kemendes, yang akan kita dukung,” katanya.
Seluruh sistem KDMP berbasis digital, sehingga memudahkan pemantauan secara faktual, mulai dari pemasukan, pengeluaran barang, penjualan, pinjaman, hingga distribusi komoditas. Ia merinci tahapan pengoperasian KDMP hingga November. Pada September ditargetkan 25 ribu KDMP beroperasi, Oktober 25 ribu lagi, dan November 15 ribu.
“Agresif sekali, kami sebut. Tetapi karena kami memiliki satgas yang sangat kuat. Kuatnya karena setiap hari rapat. Pak Menko setiap minggu rapat untuk koperasi. Di hari Jumat, kadang-kadang dimajukan kalau ada agenda lain,” ujar Tatang.
Lebih jauh, ia menjelaskan manfaat kehadiran KDMP, mulai dari membuka lapangan kerja, menyalurkan berbagai komoditas hingga ke daerah, hingga menghadirkan layanan tambahan seperti gerai kesehatan dan mini bank. Salah satu contohnya, beras SPHP dan Minyakita juga disalurkan lewat KDMP agar menjangkau masyarakat di daerah.