MK Tolak Uji Materi UU Zakat, Dorong Penguatan Tata Kelola

MK menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Forum Zakat dan Arif Rahmadi Haryono dalam Perkara 97/PUU-XXII/2024, juga menolak permohonan yang diajukan oleh Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch dalam Perkara 54/PUU-XXIII/2025

Lebih lanjut, MK memerintahkan DPR bersama Pemerintah untuk melakukan revisi UU Pengelolaan Zakat paling lambat dalam waktu dua tahun, guna memperkuat tata kelola zakat di Indonesia.

Baznas menyambut baik arahan tersebut. Ketua Baznas, Noor Achmad, menyampaikan apresiasinya atas putusan MK. “Putusan ini menegaskan kembali kedudukan UU 23/2011 sebagai landasan hukum yang sah bagi pengelolaan zakat di Indonesia, sekaligus memberi arah perbaikan melalui revisi undang-undang agar lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.

Baznas memandang putusan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi bersama LAZ dan seluruh pemangku kepentingan. “Kami siap berkontribusi aktif dalam proses revisi undang-undang, dengan berlandaskan prinsip good zakat governance dan semangat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat,” tambah Noor Achmad.

Baznas pun mengajak masyarakat, para muzaki, mustahik, serta seluruh lembaga pengelola zakat untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan. (*)