Migrasi Kerja Luar Negeri Jadi Solusi untuk Tekan Pengangguran di Lampung

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat skema migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran yang mencapai lebih dari 200 ribu orang. Langkah ini diambil melalui kolaborasi intensif dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dengan fokus pada penempatan terstruktur dan peningkatan kualitas pekerja migran. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada mengatakan, pengangguran di Lampung masih menjadi persoalan serius, terutama pada kalangan lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. "Angka pengangguran tinggi harus direspon dengan langkah nyata. Migrasi kerja bisa menjadi solusi, asal dijalankan dengan sistem yang legal, aman, dan profesional,” ujar Firsada usai rapat koordinasi dengan KP2MI, pada Rabu (18/6). Ia menambahkan, sebagai salah satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI), Lampung memiliki peluang besar untuk memperluas akses kerja di sektor formal luar negeri jika SDM disiapkan dengan baik. Data KP2MI menunjukkan hingga Juni 2025, Lampung telah memberangkatkan 9.154 pekerja migran. Negara tujuan terbanyak adalah Taiwan (4.584), disusul Hongkong (2.389), Malaysia (697), Singapura (616), dan Jepang (385). Namun demikian, penempatan masih didominasi sektor informal sebesar 64,9%, sementara sektor formal baru mencapai 35,1%. “Kami ingin mengubah tren ini. PMI asal Lampung harus berangkat dengan kesiapan, bukan karena keterpaksaan,” tegas Firsada. Sebagai langkah antisipatif, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung akan meluncurkan Program Migran Vokasi untuk membekali siswa kelas XII dan alumni SMA/SMK dengan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja internasional, khususnya Jepang. “Ini bagian dari strategi jangka panjang. Kita tidak ingin siswa lulus menganggur atau terjebak kerja serabutan. Mereka perlu jalur yang konkret dan profesional,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Thomas Amirico. Program pelatihan terbagi dua: pelatihan intensif 3 bulan bagi alumni, dan program 12 bulan untuk siswa aktif. Materi pelatihan mencakup bahasa Jepang level N5 dan N4, prosedur migrasi legal, serta keterampilan sektor kerja internasional. Program ini dijalankan bersama BP3MI, LPK, dan Dinas Tenaga Kerja. Thomas menyebutkan, lebih dari 9.000 peserta telah mendaftar secara sukarela melalui satuan pendidikan masing-masing. Selain penguatan di sekolah, Pemprov juga mendorong pendekatan komunitas melalui Program Desa Migran Emas. Inisiatif ini bertujuan membangun kesadaran hukum dan kesiapan kerja dari tingkat desa. “Kami ingin literasi migrasi dimulai dari akar rumput. Warga desa harus tahu mana yang legal, mana yang tidak. Jangan sampai masyarakat jadi korban penipuan kerja luar negeri,” ujar Thomas. Program ini menyasar pembentukan ekosistem migrasi aman mulai dari informasi peluang kerja, tata cara pemberangkatan resmi, hingga perlindungan pasca-penempatan. "Langkah-langkah ini kami harapkan mampu menjadikan Lampung sebagai model pengelolaan migrasi tenaga kerja berbasis pendidikan, keterampilan, dan perlindungan jangka panjang," pungkasnya. (Cha/Ansa)