Mewujudkan Janji Kemerdekaan: Bersatu, Berdaulat, Sejahtera

Suriadi

Kolom | 2025-08-17 10:37:14

Ilustrasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus (Sumber: https://www.freepik.com/)

Delapan puluh tahun Indonesia merdeka adalah tonggak sejarah yang patut dirayakan. Perjuangan panjang bangsa ini bukan hanya tentang mengusir penjajahan, tetapi juga memastikan setiap warga negara dapat hidup sejahtera dan bermartabat. Tema peringatan kemerdekaan tahun ini, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati tidak cukup hanya diukur dari kedaulatan politik, tetapi juga dari terwujudnya kesejahteraan rakyat, terutama terbebas dari kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2025 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari populasi. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dan kemiskinan ekstrem pun menyusut menjadi 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang. Turunnya angka kemiskinan patut disyukuri sebagai buah kerja keras bersama, namun kita juga perlu jujur mengakui bahwa masih ada jutaan rakyat yang belum merasakan kemerdekaan dalam arti kesejahteraan.

Pasar Kerja dan Kualitas Pekerjaan: Pilar Kedaulatan Ekonomi

Di usia 80 tahun merdeka, kedaulatan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan asing, tetapi juga memiliki kendali atas kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan lapangan kerja menjadi pintu utama mengurangi kemiskinan. Data BPS menunjukkan , tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 turun menjadi 4,76 persen, membaik dibanding tahun sebelumnya namun banyak pekerjaan yang tercipta masih berada di sektor informal dengan pendapatan minim.

Untuk benar-benar mewujudkan rakyat sejahtera, Indonesia perlu mendorong penciptaan kerja bernilai tambah tinggi melalui industrialisasi modern, penguatan ekonomi digital produktif, serta perlindungan pekerja informal. Dengan demikian, rakyat bukan sekadar bekerja, melainkan bekerja dengan martabat yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.

Stabilitas Harga Pangan: Menjaga Rakyat dari Kerentanan

Kemerdekaan berarti rakyat terbebas dari kelaparan. Namun, rumah tangga miskin masih rentan ketika harga beras atau kebutuhan pokok melonjak. Penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara inflasi pangan dan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga pangan melalui cadangan pemerintah, operasi pasar, hingga efisiensi logistik antarwilayah adalah bentuk nyata melindungi hak rakyat atas kehidupan yang layak.

Jika pangan terjangkau, maka rakyat tidak hanya sekadar hidup, tetapi juga merdeka dari ketakutan akan kemiskinan yang selalu menghantui.

Pendidikan: Investasi Menuju Generasi Emas

Kemerdekaan Indonesia ke-80 juga mengingatkan kita pada pentingnya menyiapkan generasi emas 2045. Pendidikan adalah senjata paling ampuh melawan kemiskinan. Data menunjukkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin kecil peluangnya jatuh miskin.

Namun, tantangan seperti tingginya angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK dan rendahnya mutu literasi-numerasi masih membayangi. Investasi di bidang Pendidikan baik akses maupun kualitas adalah wujud konkret mewujudkan janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan naik kelas sosial.

Perlindungan Sosial: Menyatukan yang Rentan

Salah satu makna dari tema kemerdekaan tahun ini adalah “bersatu”. Persatuan itu bukan hanya simbolis, tetapi diwujudkan dalam solidaritas terhadap kelompok paling rentan. Program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT telah terbukti mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus mendorong anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah.

Namun, kemerdekaan sosial-ekonomi hanya terwujud jika bantuan tepat sasaran. Karena itu, perbaikan data pensasaran seperti melalui Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi sangat penting. Di masa depan, perlindungan sosial harus diiringi dengan pemberdayaan, sehingga keluarga miskin tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu berdiri di atas kaki sendiri sebuah gambaran rakyat yang benar-benar merdeka.

Infrastruktur dan Inklusi Ekonomi: Jalan Menuju Indonesia Maju

Infrastruktur bukan sekadar jalan raya atau jembatan, melainkan akses rakyat terhadap kehidupan yang lebih layak: listrik, air bersih, sanitasi, internet, hingga fasilitas kesehatan. Studi menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang tepat sasaran lebih berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sekadar menambah panjang jalan.

Di usia 80 tahun merdeka, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada pengurangan biaya hidup rakyat miskin dan pembukaan akses ekonomi desa-kota. Di samping itu, menurunkan ketimpangan melalui kebijakan inklusi seperti akses pembiayaan UMKM, belanja pemerintah untuk produk lokal, hingga perpajakan progresif akan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Kemerdekaan Sosial-Ekonomi

Refleksi 80 tahun kemerdekaan membawa kita pada satu kesadaran: perjuangan belum selesai. Indonesia boleh saja merdeka secara politik sejak 1945, tetapi kemerdekaan sejati baru terwujud jika rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan.

Stabilitas harga pangan, lapangan kerja bermutu, pendidikan berkualitas, perlindungan sosial presisi, pembangunan infrastruktur tepat sasaran, serta kebijakan inklusif adalah faktor-faktor yang harus berjalan beriringan. Dengan demikian, cita-cita “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” bukan hanya tema seremonial, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh rakyat.