Maudy Ayunda Tulis Surat Terbuka Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi sekaligus aktris Maudy Ayunda menyampaikan surat terbuka kepada para pemimpin Indonesia melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam surat tersebut, Maudy menyuarakan keresahan atas situasi sosial politik saat ini, serta menyerukan aksi nyata yang berpihak pada rakyat.

Maudy mengawali pesannya dengan menyinggung buku Pedagogy of the Oppressed karya Paulo Freire yang baru saja ia baca. Menurutnya, isi buku tersebut terasa relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

"Ironis dan miris rasanya, saya merasa seolah buku itu sedang menulis tentang kenyataan kita," kata Maudy dalam unggahannya, dikutip Selasa (2/9/2025).

Maudy juga mengutip pemikiran Paulo Freire tentang perubahan sejati yang lahir dari praxis, yakni perpaduan antara refleksi dan aksi kolektif. la menilai bahwa apa yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata dari praxis tersebut yaitu kesadaran kolektif yang berujung pada suara-suara kritis yang tak bisa lagi diabaikan.

Lebih lanjut Maudy menyampaikan harapan agar suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk langkah konkret. "Kami mohon, jangan hanya dibaca atau didengar. Tapi diwujudkan dalam langkah nyata: transparan, bisa jadi pegangan, dan memberi akuntabilitas yang jelas bagi kita semua," kata Maudy.

la juga mengingatkan para pemimpin untuk tidak menganggap remeh rakyat yang bersuara, serta mengajak mereka untuk memilih empati dan aksi nyata. "Tolong, jangan anggap remeh rakyat. Pilih empati, bukan keserakahan. Pilih tindakan nyata, bukan sekadar pura-pura mendengarkan. Pilih untuk berubah, meskipun itu sulit," kata dia.

Kemudian dia juga membagikan postingan tentang 17+8 tuntutan rakyat. Ini merujuk pada 17 tuntutan mendesak dan 8 tuntutan reformasi total yang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI dan Polri, yang mencakup isu-isu seperti transparansi anggaran, reformasi peradilan, pembebasan demonstran, penuntasan kasus kekerasan HAM, dan perbaikan kinerja anggota dewan.