Marak Demonstrasi Berujung Ricuh, UMJ: Pemerintah-DPR Perlu Buka Ruang Dialog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) angkat bicara terkait situasi sosial dan politik di Tanah Air belakangan ini. Berbagai daerah di Indonesia masih diriuhkan oleh aksi demonstrasi yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan DPR RI.

Menurut Rektor UMJ Prof Ma’mun Murod al-Barbasy, dalam situasi Indonesia kini yang masih sarat tantangan, seluruh elemen bangsa seyogianya terus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Perbedaan pandangan hendaknya tidak berujung pada kekerasan maupun tindakan yang merugikan masyarakat luas.

Sivitas akademika UMJ memahami, pelbagai aksi unjuk rasa menunjukkan adanya aspirasi yang perlu didengarkan oleh penyelenggara negara. Karena itu, lanjut Prof Ma'mun, pihaknya mengimbau seluruh pemimpin bangsa dan elite politik agar segera membuka ruang dialog.

"UMJ mendorong pemerintah dan seluruh pemimpin bangsa untuk mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam merespons aspirasi rakyat," kata Rektor UMJ Prof Ma'mun dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (1/9/2025).

Menurut dia, hulu persoalan di Indonesia saat ini ialah politik. Para elite politik, terutama di pemerintah dan parlemen, semestinya lebih menunjukkan keseriusan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Aturan perundang-undangan yang dirancang seharusnya demi kemaslahatan bangsa, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

"Kami meminta dengan sangat pemerintah dan DPR RI untuk secara serius menyelesaikan persoalan politik, terutama yang terkait dengan pembuatan kebijakan perundang-undangan politik agar senafas dengan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Di sisi lain, Prof Ma'mun mengajak seluruh generasi muda agar hadir sebagai pembawa pencerahan. Caranya dengan mengutamakan pikiran kritis, rasional, dan konstruktif dalam koridor demokrasi.

Ia juga meminta para pengunjuk rasa di seluruh Indonesia agar menyuarakan aspirasi tanpa tersulut provokasi-provokasi destruktif. Jangan sampai merusak fasilitas umum, lantaran perusakan demikian hanya akan merugikan masyarakat.

"UMJ meminta kepada aparat keamanan, baik kepolisian maupun militer, untuk tetap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan pendekatan persuasif, bukan represif, dalam penanganan aksi massa. Tak boleh lagi ada jatuh korban, baik luka maupun meninggal," tukas dia.