KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan EDC, Ini Respons BRI

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pengusutan dugaan korupsi ini sudah masuk tahap penyidikan.

“KPK melakukan penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRI,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK pada Kamis (26/6).

Dalam penyidikan ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk menggeledah dua lokasi.

“Yakni terkait dengan pengadaan mesin EDC. KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak, Kamis 26 Juni. Tim juga melakukan penggeledahan di dua lokasi yakni kantor BRI Pusat Sudirman dan di Gatot Subroto,” tambahnya.

Juru Bicara KPK, Budi Peasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Senin (16/6/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Belum ada tersangka dalam kasus ini. KPK menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum dalam mengusut kasus ini.

Pada hari ini, KPK telah memeriksa eks Wakil Direktur BRI, Catur Budi Harto. Namun, KPK belum menjelaskan lebih lanjut soal materi pemeriksaannya.

“Pemanggilan yang bersangkutan terkait dengan perkara ini. Untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan,” ucap Budi.

Ilustrasi mesin EDC Foto: Thinkstock

“Perkara ini juga diduga melibatkan oknum pejabat yang sudah tidak menjabat,” tambahnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyebut bahwa dugaan korupsi ini terjadi pada periode 2023-2024.

“Kalau tidak salah 2023-2024,” ujarnya kepada wartawan

Masih belum banyak yang diketahui dari kasus ini. Termasuk siapa vendor dari pengadaan mesin EDC ini.

“Untuk pihak penyedia nanti akan kami update karena memang ada beberapa penyedia yang diduga terlibat,” tandasnya.

Respons BRI

Ilustrasi Bank BRI. Foto: Shutterstock

Pihak BRI angkat bicara mengenai penyidikan KPK ini. Agustya Hendy Bernadi selaku Corporate Secretary BRI menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

Berikut pernyataan resmi dari BRI

1. Kami (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Sebagai perusahaan BUMN, maka kami akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

2. Di samping itu, kami sepenuhnya mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan SDM kami sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP), serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memitigasi risiko penyimpangan di masa mendatang.

3. Atas kejadian ini kami pastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal dengan nyaman dan aman.