Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Disetop Sejak 31 Agustus 2025

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tunjangan perumahan bagi anggota parlemen sudah disetop per 31 Agustus 2025. Politikus Partai Gerindra itu memastikan parlemen mengevaluasi secara menyeluruh tunjangan-tunjangan anggota DPR. “Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ucap Dasco dalam audiensi bersama perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025.

Penghentian tunjangan rumah itu tindak lanjut dari gelombang demonstrasi sepekan lalu. Selain tunjangan yang disetop, parlemen juga sepakat memoratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR. “Serta melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,” kata Dasco. 

Dalam kesempatan ini, Dasco juga menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan perbaikan menyeluruh. “Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” ujar dia. 

Salah satu pemicu gelombang demonstrasi yang merenggut setidaknya 10 nyawa selama sepekan terakhir adalah dugaan kenaikan pendapatan anggota DPR periode 2024-2029 yang signifikan. Sebanyak 580 legislator memperoleh gaji bersih kurang lebih Rp 100 juta saban bulan. Pendapatan yang melonjak itu karena anggota DPR mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Masyarakat menilai penghasilan anggota dewan hingga Rp 100 juta per bulan itu berlebihan. 

Pilihan Editor: