Kinerja Pariwisata Nasional Menurun, GIPI Siapkan Langkah Pemulihan Terpadu

Rakernas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Foto: Dok. Istimewa

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa kondisi pariwisata Nasional mengalami tekanan berat pada semester I 2025. Hal ini terlihat dari konfirmasi pelaku industri pariwisata, seperti perhotelan, taman wisata, spa, hingga penjualan tiket pesawat yang mencatatkan penurunan omzet yang signifikan.

"Hotel turun 30–40 persen. Taman wisata juga merosot, seperti Ancol yang mencatat penurunan 12 persen. Ini situasi berat," ungkap Ketua Umum GIPI, Haryadi Sukamdani, dalam keterangan resminya.

Penurunan kinerja ini menurut Haryadi, dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat, efisiensi anggaran pemerintah, serta maraknya praktik usaha ilegal, seperti vila tak berizin dan biro perjalanan tanpa kompetensi resmi.

"Kita melihat ada penambahan suplai oleh pelaku ilegal, terutama di destinasi seperti Bali," katanya.

Selain faktor ekonomi, Haryadi juga menyoroti persoalan regulasi yang berdampak pada ekosistem usaha pariwisata. Beberapa di antaranya, seperti pembatasan bagasi pesawat, larangan tur tertentu, hingga biaya tinggi untuk sertifikat laik fungsi.

"Banyak keluhan dari pelaku di daerah soal perizinan. Contoh kasus penyegelan usaha berizin di kawasan Puncak jadi pelajaran penting. Ini bukan soal aturan baru, tapi implementasi yang inkonsisten," jelas Haryadi.

Saat ini, GIPI telah menjalin komunikasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, guna membahas harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Di sisi lain, GIPI juga mendorong, agar pemerintah daerah berani melakukan belanja untuk menggairahkan sektor pariwisata.

Ketua Umum GIPI, Haryadi Sukamdani. Foto: Dok. Istimewa

Sebagai langkah pemulihan, GIPI menyiapkan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Salah satunya adalah penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) ke-2 pada 9–12 Oktober 2025 di Nusantara International Convention & Exhibition, PIK 2, Jakarta.

Event ini terdiri dari dua segmen utama, yaitu B2B (Business to Business) dan B2C (Business to Consumer). GIPI menargetkan kehadiran 200–250 buyer internasional, serta ratusan pelaku industri sebagai seller.

Nantinya, pameran ini juga akan melibatkan dinas pariwisata, sekolah pariwisata, hingga pelaku UMKM dan kuliner. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menggerakkan pasar domestik, dan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

"Kami ingin menggerakkan pasar domestik dan menarik wisatawan mancanegara. Format bundling antara tiket, akomodasi, dan paket wisata akan jadi fokus promosi," ujar Haryadi.

Selain itu, GIPI akan berpartisipasi dalam expo internasional bertajuk Discovering the Beneficence of Indonesia di Utrecht, Belanda, pada 30 Oktober–2 November 2025. Expo ini bertujuan memperluas akses pasar Indonesia di Eropa dengan menggandeng diaspora dan penyelenggara lokal.

Ilustrasi wisatawan berwisata saat libur Lebaran. Foto: Kemenparekraf RI

GIPI juga meluncurkan program GB Cup and Extended Tourism berupa turnamen sepak bola anak usia 8–12 tahun yang dikemas sebagai wisata keluarga.

"Kalau anak-anak tanding, orang tuanya ikut jalan-jalan. Satu rombongan bergerak, ini cara cerdas mendorong wisata domestik," tutur Haryadi.

Kemudian, di sektor minat khusus, GIPI akan menggandeng komunitas pencinta alam melalui program Nusantara Trail, yakni kegiatan lintas alam yang melibatkan pelaku pariwisata petualangan dari berbagai daerah.

Di bidang pengembangan SDM, GIPI tengah membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri Kepariwisataan (Lamparisata), untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan tinggi pariwisata. Inisiatif ini juga dinilai penting untuk menekan biaya akreditasi yang selama ini tinggi dan memberatkan perguruan tinggi swasta.

"Kami berupaya mengimplementasikan Mutual Recognition Arrangement (MRA) ASEAN bagi pekerja pariwisata terampil. Sebab, implementasi MRA ini masih setengah hati di banyak negara ASEAN," tuturnya.

Menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, GIPI menginisiasi model pendanaan mandiri melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) sektor pariwisata.

Di sisi lain, GIPI juga tengah menjajaki pembentukan Dana Investasi Pariwisata Indonesia, yaitu semacam investment fund yang fokus mendukung pengembangan usaha, bukan hanya aset fisik. "Kita perlu skema pendanaan fleksibel, apalagi banyak taman wisata berdiri di atas tanah negara," ujar Haryadi.

Meski tantangan masih membayangi, GIPI memperkirakan kondisi pariwisata akan membaik di semester II 2025, dan rebound sekitar 20 persen.

"Namun, sangat penting adanya sinergi semua pihak, termasuk regulator, pelaku industri, dan masyarakat, karena kalau cuma mengandalkan APBN, tidak cukup. Kita butuh kolaborasi, inovasi, dan tentu saja doa," pungkasnya.