KDM Sebut Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Bakal Bebani Keuangan Pemda

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang biasa dipanggil KDM, buka suara soal kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana transfer ke daerah.

Sebelumnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah senilai Rp 650 triliun, turun dibandingkan APBN 2025 senilai Rp 919 triliun.

“Tentunya ini akan menjadi problem tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena salah satu problem yang dialami oleh pemerintah daerah hari ini beban DAU (Dana Alokasi Umum) itu ditambah dengan beban membayar PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata KDM ketika ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (22/8).

Menurut KDM, DAU yang dimiliki banyak pemerintah kabupaten dan sangat tersebut, sehingga tidak bisa dialokasikan untuk yang lain. Sehingga pemerintah daerah berharap dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, lanjut KDM, DBH yang diharapkan pun belum sepenuhnya mencukupi. Bahkan masih ada tunggakan dari pemerintah pusat senilai Rp 600 miliar sejak dua tahun lalu.

“Bahkan banyak yang belum dibayarkan lunas oleh Kementerian Keuangan, termasuk Provinsi Jawa Barat, itu hampir Rp 600 miliar belum lunas dibayarkan,” ungkapnya.

KDM menjelaskan ruang fiskal daerah untuk mencari sumber pendapatan baru sangat terbatas. Pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak mungkin dinaikkan lagi karena akan membebani masyarakat.

“Nah, akhirnya kan kita harus mencari sumber lain. Tetapi sumber lain, PBB, itu kan kita nggak boleh naik lagi karena membebani rakyat,” katanya.

Meski demikian, KDM menyatakan tidak keberatan jika sebagian anggaran daerah dialihkan ke pemerintah pusat asalkan proyek pembangunan yang ditangani langsung sesuai usulan kepala daerah.

Kata dia, justru hal tersebut bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, mulai dari jalan, irigasi, hingga kebutuhan dasar masyarakat.

"Tetapi yang kita inginkan itu adalah nanti adalah usulannya harus tepat sesuai dengan yang diusulkan oleh kepala daerahnya dan yang menjadi skala prioritas daerahnya,” jelasnya.

Lebih jauh, KDM menekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan daerah agar pembangunan di Jawa Barat tidak terganggu. Menurutnya, efisiensi sudah dilakukan maksimal sehingga ruang pemotongan semakin sempit.