Jabar sebut tunggakan BPJS Kesehatan ditarget lunas akhir tahun 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan untuk melunasi tunggakan pembayaran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp335 miliar pada akhir tahun 2026. Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap dimulai dari APBD Perubahan tahun 2025.Jabar sebut tunggakan BPJS Kesehatan ditarget lunas akhir tahun 2026
"Kita berharap, paling lambat tahun depan sudah tuntas. Enggak di awal tahun, tapi di akhir tahun setelah perubahan APBD tahun 2026," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu.
Menurut Dedi, utang ini berasal dari sisa pembayaran atau kurang salur untuk tagihan peserta yang diusulkan oleh kabupaten/kota pada tahun 2023 dan 2024. Ia menambahkan, untuk tahun 2025, tidak ada tunggakan karena telah dianggarkan sejak awal.
Tunggakan ini sebagian disebabkan oleh alokasi dana untuk Pilkada 2024 yang mempengaruhi anggaran BPJS Kesehatan. "Kan dana pilkada itu kita harus bayar dana cadangan untuk Pilkada kalau tidak salah Rp1 triliun, nah mungkin kekurangan jadi diambil dari situ salah satunya," jelas Dedi.
Sumber dana untuk melunasi tunggakan ini diproyeksikan berasal dari peningkatan pendapatan akibat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 senilai Rp1,7 triliun. Setelah memenuhi kewajiban lain, dana yang bisa digunakan mencapai Rp360 miliar.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara