Isu Beras SPHP Rusak, Mentan Bakal Perbaiki Serapan-Penyimpanan Bulog

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan akan memperbaiki tata kelola beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di gudang Bulog, mulai dari penyimpanan hingga pengemasan.

Hal ini menyusul isu rusaknya ratusan ribu ton beras SPHP. Terkait hal ini, Amran sudah memberikan arahan kepada Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

"Kita akan perbaiki mulai serapan, bahan bakunya, penyimpanannya kita perbaiki, kemudian distribusinya," katanya kepada awak media di kantor Perum Bulog, Selasa (2/9).

Amran juga meminta jangan ada generalisasi jika kerusakan beras SPHP hanya segelintir dari total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Bulog.

"Teman-teman harus fair juga kalau ada yang salah sedikit 0,01 persen, jangan itu seakan-akan seluruh Indonesia terjadi, supaya kita hidup damai tenang, nyaman yang terpenting," jelas Amran.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa alur penyaluran beras SPHP di gudang Bulog dijamin kualitasnya bersih dan tanpa kutu. Dia pun akan mengajak awak media melihat langsung gudangnya pada akhir pekan ini.

"Dari pemeriharaan bulanan, pemeriharaan tiga bulan, pemeriharaan enam bulan, dan seterusnya, termasuk bagaimana proses packaging, supaya betul-betul beras itu bersih, tidak berkutu, tidak berbau, dan tidak berwarna," tegas Rizal.

Rizal juga meminta masyarakat percaya kepada Bulog yang selalu mematuhi standar operasional (SOP) yang berlaku dan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Ya, kami maksimalkan, semaksimal mungkin. Sesuai dengan SOP kami yang diberikan oleh teman-teman Bapanas itu yang kami pegang. Prosedur-prosedur, juknis-juknis itu yang kami pegang, supaya menjamin bahwa semua beras yang dikeluarkan bulog adalah beras yang baik," tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 100 ribu ton beras yang dikantongi Perum Bulog diproyeksi mengalami penurunan kualitas mutu atau disposal. Akibat hal ini, kerugian pemerintah bisa mencapai Rp 1,2 triliun.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan hal ini disebabkan dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini masih ada beras limpahan dari tahun lalu atau carry over.

“Perhitungan saya disposal tahun ini bisa lebih dari 100.000 ton, jadi hati-hati nih pemerintah. Kalau 100.000 ton saja negara dirugikan Rp 1,2 triliun, harus diingat itu kan ya,” kata Andreas dalam gelaran diskusi publik bersama dengan Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (26/8).

Andreas menjelaskan istilah disposal dalam urusan beras Bulog adalah beras yang tidak bisa digunakan sesuai fungsi awalnya, yaitu untuk konsumsi manusia. Penyebabnya kualitasnya yang menurun dan cenderung buruk, sehingga harus dibuang.

Ketika beras tersebut digunakan untuk pakan ternak, maka ada sederet persyaratan yang harus dipatuhi seperti soal penjaminan tidak terkontaminasi aflatoksin dan lain-lain.