Ini Delapan Tema yang Tidak Masuk di Pidato Presiden Prabowo Kemarin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto akhir pekan lalu berpidato dua kali di depan wakil rakyat. Dua pidato itu adalah Pidato Kenegaraan menyambut HUT RI ke-80 dan Pidato Nota Keuangan - RAPBN 2026. Banyak hal yang disampaikan dan ditekankan Presiden dalam dua pidato itu. Di pidato awal, misalnya, Presiden mengakui korupsi sebagai masalah terbesar bangsa yang harus segera diberantas. Kepala Negara juga menyampaikan delapan program unggulannya untuk rakyat.

Program unggulan itu misalnya: Makan Bergizi Gratis yang mendapat dukungan anggaran yang masif dan infrastruktur yang lengkap di seluruh daerah. Lalu program sekolah rakyat untuk anak dari keluarga miskin. Kemudian juga program hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel yang menjadi penopang baru ekonomi dan lapangan kerja. Tidak lupa Presiden menyebut beberapa kali soal Danantara, yang menjadi salah satu solusi penerimaan negara terbaru.

Namun, harus diakui ada sejumlah hal yang tidak dijelaskan lebih rinci dan mendalam di dua pidato itu. Beberapa hal ini bisa jadi belum masuk prioritas pemerintahan dalam setahun ke depan atau dalam jangka menengah. Berikut delapan hal yang belum menjadi fokus dalam pidato kemarin:

1. Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Administrasi Publik

Pidato Presiden menekankan efisiensi belanja dan pemangkasan regulasi (misalnya, 145 regulasi pupuk), tapi tidak ada pembahasan spesifik tentang reformasi birokrasi secara keseluruhan, seperti digitalisasi layanan publik (e-government) atau pengurangan tumpang tindih antarlembaga. Ini penting karena birokrasi yang rumit sering menjadi penghambat penyerapan anggaran (seperti di transfer daerah), dan bisa menghemat triliunan rupiah untuk program prioritas seperti pendidikan (Rp757,8 triliun).

2. Manajemen Utang Luar Negeri dan Risiko Geopolitik

Meskipun defisit APBN disebutkan (Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB), tidak ada detail tentang strategi mengelola utang luar negeri di tengah "perang tarif" dan prinsip "my country first" yang disebut. Topik ini krusial karena Indonesia bergantung pada pinjaman multilateral (seperti dari BRICS/OECD yang disebut), dan absennya bisa menimbulkan risiko volatilitas nilai tukar (target Rp16.500 per dolar AS).

3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Pertumbuhan

Pidato Presiden memang fokus pada hilirisasi SDA dan investasi (38 miliar dolar AS), tapi belum menyentuh sektor pariwisata/ekonomi kreatif yang menyumbang signifikan ke PDB (sekitar 5-6 persen pre-pandemi). Ini penting untuk diversifikasi ekonomi, terutama pasca-Covid, dan bisa diintegrasikan dengan anggaran infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja di daerah tertinggal.

4. Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, dan Kesehatan Mental

Program seperti MBG (untuk ibu hamil/balita) dan kesehatan (Rp244 triliun) memang menjadi jangkar, tapi tidak ada sorotan pada isu gender, seperti akses perempuan ke pendidikan vokasi atau pencegahan kekerasan domestik. Kesehatan mental juga absen, padahal ini tema yang sangat diminati generasi muda. Selain itu kesehatan mental juga relevan dengan target penurunan stunting dan kesejahteraan pasca-pandemi, serta bisa dialokasikan dari anggaran kesehatan untuk mengurangi beban sosial jangka panjang.

5. Partisipasi Pemuda dan Bonus Demografi

Pidato Presiden secara jelas menargetkan pengangguran turun ke 4,44-4,96 persen, tapi tidak membahas program spesifik untuk pemuda (seperti pelatihan kewirausahaan atau startup digital), meskipun Indonesia sedang memasuki puncak bonus demografi. Ini penting untuk memanfaatkan tenaga kerja muda dalam hilirisasi dan koperasi desa, guna mencegah pengangguran terselubung.

6. Kesenjangan Digital dan Transformasi Teknologi

Tidak ada pembahasan tentang program infrastruktur digital (seperti broadband di desa) atau literasi teknologi, meskipun pidato menargetkan inovasi pembiayaan. Ini krusial untuk pemerataan (misalnya, mendukung koperasi desa secara online) dan daya saing global, terutama di tengah gejolak ekonomi digital yang dipengaruhi AI dan e-commerce.

7. Perubahan Iklim, Pengelolaan Lingkungan, dan Bencana Alam

Pidato Presiden Prabowo menekankan energi bersih (target 100 persen EBT dalam 10 tahun), tapi tidak menyebut strategi mitigasi iklim, seperti adaptasi bencana atau pelestarian hutan di tengah hilirisasi SDA. Ini penting karena Indonesia rentan banjir/gempa, dan absennya bisa melemahkan ketahanan pangan/energi yang menjadi prioritas, serta memerlukan alokasi anggaran khusus untuk dana mitigasi.

8. Keberlanjutan Hilirisasi SDA dan Dampak Sosial-Lingkungan

Hilirisasi disebut (38 miliar dolar AS untuk mineral, pertanian, dll.), tapi tidak ada diskusi tentang dampak lingkungan (seperti deforestasi) atau konflik sosial di daerah tambang. Topik ini relevan untuk memastikan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD), dan bisa melibatkan anggaran untuk rehabilitasi lingkungan atau kompensasi masyarakat adat. 

Disclaimer: artikel ini dibuat dengan bantuan artificial intelligence dan sudah melewati tahap penyuntingan oleh redaksi.