Gubernur: Tidak Boleh Sekolah Menahan Ijazah Siswa

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALAN BUN – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 3 Palangka Raya, Selasa (10/06/2025).

Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan, tidak boleh ada satu pun sekolah di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalteng, baik negeri maupun swasta, yang menahan ijazah siswa karena alasan ketidakmampuan membayar kewajiban sekolah.

"Kalau sampai ada sekolah yang menahan ijazah karena tidak bisa bayar kewajiban sekolah, kepala sekolahnya akan kami pindah. Akan kami tindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Karena pegawai negeri, jadi kami hanya bisa memindahkan, dari kepala sekolah menjadi staf biasa," tegas Gubernur.

Selain memberikan arahan kepada pihak sekolah, Gubernur juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para siswa.

Ia memberikan semangat kepada para pelajar yang disebutnya sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari Gubernur juga mendapatkan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi.

Gubernur juga meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah. Ia menyoroti pentingnya kerapian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan sekolah sebagai penunjang semangat belajar siswa.

“Bangunannya boleh bagus, tapi kalau catnya pudar, tidak memberi semangat. Jadi kita minta seluruh sekolah ajukan pengecatan dan pembenahan fasilitas,” tutur Gubernur.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Reza Prabowo, yang turut mendampingi Gubernur, menjelaskan sidak ini dilakukan atas inisiatif Gubernur setelah melakukan kunjungan kerja ke wilayah barat Kalteng.

“Gubernur ingin melihat langsung kondisi salah satu SMA di Kota Palangka Raya. Beliau juga memantau sejauh mana implementasi digitalisasi pembelajaran di sekolah,” ungkap Reza.

Di SMAN 3 Palangka Raya, dari total 34 rombongan belajar (rombel), baru lima ruang kelas yang memiliki papan tulis digital. Saat ini, pengadaan perangkat tersebut sedang dalam proses pengiriman dan diharapkan seluruh kebutuhan dapat segera terpenuhi.

Reza menambahkan, Dinas Pendidikan telah menyurati seluruh SMA, SMK, dan SLB (SKh) di bawah naungan provinsi agar mengajukan usulan kebutuhan sarpras melalui prosedur resmi.

“Sekolah kita minta mengajukan proposal yang memuat kekurangan atau keperluan yang dibutuhkan. Disdik akan menghimpun data tersebut dan menetapkan skala prioritas, seperti pembangunan toilet, ruang kelas, dan pagar sekolah,” jelasnya.

Sidak ini mempertegas komitmen Pemprov Kalteng dalam membenahi sektor pendidikan, tidak hanya dari sisi akademik dan kurikulum, tetapi juga dari aspek etika pelayanan dan kenyamanan belajar-mengajar.

Dengan sidak seperti ini, Gubernur berharap semua satuan pendidikan di Kalteng mampu memberikan pelayanan pendidikan yang adil, berkualitas, dan manusiawi bagi seluruh peserta didik.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam sidak tersebut yakni Plt. Sekda Prov Kalteng Leonard S Ampung, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B Aden serta Kepala Perangkat Daerah terkait.