Gotong Royong Pemangku Kepentingan Tangani Banjir di Kabupaten Bogor

Ilustrasi(Dok Humas Pemkab Bogor)

PENANGANAN banjir di wilayah Kabupaten Bogor sepakat dilakukan secara bersama-sama.  

Kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Bogor- Pemprov Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).

Dari Pemkab Bogor Penandatanganan  dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto  dan dari Provinsi Jabar  oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi). 

Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor.

Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri, kini, memperoleh kewenangan langsung untuk melakukan normalisasi sungai dan setu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. 

Hal ini menjadi langkah strategis dalam menuntaskan permasalahan banjir secara menyeluruh, bukan hanya pada tahap penanganan korban.

“Agenda hari ini adalah penandatanganan kerja sama MoU dengan Gubernur Jawa Barat, BBWS, dan PSDA untuk menindaklanjuti penanganan banjir di Kabupaten Bogor," ungkap Bupati Bogor, melalui siaran persnya, Selasa malam.

Menurutnya, selama ini, yang dilakukan pihaknya  baru penanganan terhadap korban dan rumah tinggal, namun belum menyentuh akar permasalahan. 

"Dengan MoU ini, Pemkab Bogor diberikan kewenangan untuk melakukan normalisasi sungai dan setu menggunakan APBD, dengan payung hukum yang jelas,"imbuhnya.

Bupati Bogor menambahkan, upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan penandatanganan kesepakatan ini, Pemkab Bogor berharap penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat, terintegrasi, dan menyentuh akar persoalan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Selain penandatanganan MoU, Bupati juga menanggapi aduan mahasiswa IPB University terkait sejumlah permasalahan di wilayah Dramaga. 

Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan di sekitar Lingkar IPB. Persoalan  lainnya yakni kemacetan di simpang tiga Dramaga akibat operasional angkutan kota.

“Kami sudah meminta dinas perhubungan, Bappedalitbang dan stakeholder terkait untuk duduk bersama, membuat kajian dan merumuskan langkah penanganan macet. Mudah-mudahan dalam 1–2 minggu ke depan sudah ada hasil dan langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama,” tutupnya, (H-2)