Fraksi PKS Dorong Perda untuk Lampung, Soroti Isu Keberagaman Gender

Lampung Geh, Bandar Lampung — Kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya perilaku menyimpang berbasis gender menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, pada Rabu (2/7). Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS, Syukron Muchtar menyampaikan, interupsi yang menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) larangan LGBT di Lampung sebagai langkah preventif terhadap degradasi moral generasi muda. Syukron mengungkapkan, bahwa Fraksi PKS menerima berbagai laporan langsung dari masyarakat mengenai keresahan terhadap meningkatnya aktivitas komunitas LGBT di ruang digital maupun kehidupan sehari-hari. “Kami di Fraksi PKS menganggap Perda larangan LGBT itu penting karena kami menerima banyak laporan langsung, baik melalui pesan pribadi, media sosial, maupun aduan langsung dari masyarakat,” ujar Syukron saat diwawancarai usai rapat paripurna. Ia menyebutkan, telah menginventarisasi sedikitnya 30 akun media sosial yang mencantumkan identitas komunitas LGBT dengan menyertakan nama Lampung, bahkan beberapa memiliki ribuan hingga puluhan ribu anggota. “Yang lebih mengkhawatirkan, ada sejumlah akun publik hingga influencer lokal yang secara terbuka menyatakan dirinya gay. Ini berpotensi ditiru oleh anak-anak dan remaja yang menganggap itu bagian dari kecerdasan atau kebebasan berekspresi,” lanjutnya. Syukron juga menyinggung pengakuan seorang pengacara di Bandar Lampung yang menangani 30 kasus perceraian sepanjang tahun terakhir, yang mayoritas dilatarbelakangi oleh penyimpangan seksual dalam rumah tangga. Menyoroti potensi dampak negatif terhadap pendidikan moral anak-anak, ia menekankan bahwa isu LGBT bukan hanya soal orientasi, tapi menyangkut ketahanan moral bangsa. “Jangan sampai kita menunggu masalah ini membesar dan menimpa orang-orang terdekat kita baru kemudian kita bereaksi,” tegasnya. Syukron menyandarkan usulannya pada landasan konstitusional. Ia mengutip sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan memiliki batas, yakni penghormatan terhadap nilai agama, moral, serta ketertiban umum. Selain itu, ia juga menyebut Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Syukron juga mengusulkan agar kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang rutin digelar oleh anggota dewan juga mengangkat tema dampak negatif perilaku seksual menyimpang. “Saya mendorong agar DPRD bersama Pemerintah Provinsi segera merumuskan Perda khusus guna menghadang laju penyimpangan seksual seperti LGBT di Lampung,” tegasnya. Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan bahwa pandangan yang disampaikan Fraksi PKS menjadi perhatian serius pimpinan dewan. “Saya apresiasi dan terima kasih. Ini menjadi atensi pimpinan DPRD Provinsi Lampung,” ujar Giri. (Cha/Ansa)