Era Baru Tarif Trump, Ini Respons CEO Perusahaan-Perusahaan Besar

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani perintah eksekutif terkait tarif impor barang yang masuk ke Negeri Paman Sam pada Kamis (31/7/2025) waktu setempat.

Sejumlah negara mendapatkan pengurangan tarif dari keputusan sebelumnya, namun ada juga yang tetap dikenakan tarif sangat tinggi. Adapun tarif baru ini akan berlaku mulai 7 Agustus 2025.

Hal tersebut meningkatkan ketegangan perdagangan global dan memaksa para eksekutif perusahaan besar untuk meninjau ulang strategi operasional, arah investasi, hingga perilaku konsumsi pelanggan mereka.

Mengutip wawancara CNBC Internasional selama musim laporan keuangan ini, para CEO dari berbagai sektor mulai dari aluminium, dirgantara, cokelat, perbankan, telekomunikasi, hingga energi menyampaikan satu pesan tegas: tarif kini bukan lagi sekadar taktik politik.

Seiring ketidakpastian aturan perdagangan dan kembali munculnya kebijakan tarif dalam diskusi politik, para pemimpin bisnis mulai mempertimbangkan kembali segala hal, mulai dari lokasi pabrik hingga penetapan harga produk.

Model lama "just in time" mulai bergeser ke pendekatan yang lebih hati-hati: memproduksi barang lebih dekat dengan pembeli, meminta pengecualian jika memungkinkan, serta selalu waspada terhadap perubahan kebiasaan konsumen.

Musim laporan keuangan tersebut ditandai dengan fluktuasi mata uang, inflasi, dan ketidakpastian politik. Dan dalam kondisi seperti ini, tarif bukan lagi sekadar gangguan, tetapi menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan risiko perusahaan.

Bagi banyak petinggi perusahaan, ancamannya bukan hanya soal biaya jangka pendek, melainkan tetap kompetitif dalam jangka panjang.

Bangun Lokal, Berpikir Politis

"Kami khawatir tentang daya saing aluminium dibandingkan dengan material lain," ujar Direktur Keuangan Hydro, Trond Olaf Christophersen kepada CNBC pekan ini.

Hydro sudah mulai membebankan biaya tarif AS kepada pelanggan. Namun, kekhawatiran lebih dalam muncul karena "beberapa pelanggan di sektor kemasan sudah mulai mencoba bahan alternatif seperti baja dan plastik. Ini tantangan jangka panjang yang kami amati," tambahnya.

Bagi Christophersen, ini bukan hanya masalah triwulanan melainkan tanda peringatan. Dan kekhawatiran Hydro mencerminkan pergeseran yang lebih luas: tarif mempercepat perubahan jangka panjang dalam cara perusahaan menjalankan bisnis.

Salah satu respons yang paling umum adalah memindahkan produksi lebih dekat ke pelanggan. CEO Ericsson, Börje Ekholm, mengatakan kepada CNBC bahwa pabrik perusahaan di Amerika Utara, yang dibuka pada tahun 2020, merupakan langkah yang berwawasan ke depan.

"Kami sudah memiliki cap 'Buatan Amerika' selama beberapa waktu," katanya. Fasilitas ini kini membantu melindungi perusahaan dari perubahan politik global.

CEO Volvo Cars, Håkan Samuelsson, juga berfokus pada AS. "Kami ingin mengisi pabrik kami di Carolina Selatan," ujarnya kepada CNBC, sembari menambahkan bahwa perusahaan sedang membagi operasi ke wilayah yang lebih independen sehingga tim lokal dapat merespons kebijakan perdagangan baru dengan cepat.

Raksasa farmasi AstraZeneca juga sedang mengubah jejaknya, dengan cepat mengalihkan manufaktur ke AS dan merencanakan investasi sebesar US$ 50 miliar dalam operasi lokal. "Kami punya banyak alasan untuk berada di sini," kata CEO Pascal Soriot dalam panggilan pendapatan perusahaan.

Bagi yang lain, lokalisasi lebih berkaitan dengan kedaulatan daripada logistik. "Kami sedang membangun pusat data untuk hyperscaler Amerika di Eropa, tetapi juga untuk orang Eropa di AS. Ini adalah pemisahan yang disengaja," kata CEO Skanska, Anders Danielsson, kepada CNBC. "Teknologi berdaulat adalah prioritas nyata."

Tidak semua perusahaan dapat memindahkan lokasi pabrik. Beberapa mengandalkan diplomasi. CFO Rolls-Royce, Helen McCabe mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan kedirgantaraan tersebut bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan AS untuk mendapatkan pengecualian bagi komponen-komponen utama. "Ini bukan hanya tentang tarif, ini tentang menyelaraskan jejak industri kami untuk meminimalkan gesekan," ujarnya.

Penjangkauan di balik layar semacam itu menunjukkan perubahan yang lebih besar: kebijakan perdagangan telah menjadi bagian penting dari perencanaan bisnis. Semakin banyak perusahaan yang mempertimbangkan hubungan dengan pemerintah dan risiko politik ketika mengambil keputusan.

Kenaikan harga, risiko kebijakan, dan volatilitas

Perusahaan yang paling proaktif pun tidak dapat mempersiapkan segalanya. Beberapa menanggung biaya yang lebih tinggi. Yang lain menaikkan harga dengan hati-hati.

Lindt & Sprüngli, produsen cokelat premium, menaikkan harga sebesar 15,8% tahun ini untuk mengimbangi melonjaknya biaya kakao, yang sebagian didorong oleh pembatasan ekspor di Afrika Barat. "Kami hanya melihat penurunan 4,6% dalam bauran volume," kata CEO Adalbert Lechner kepada CNBC. Namun, ia mengakui bahwa konsumen AS menjadi lebih sensitif terhadap harga.

CEO Givaudan, Gilles Andrier, memiliki pandangan serupa. "Beberapa bahan alami kami berasal dari Afrika dan Amerika Latin," ujarnya kepada CNBC. "Jadi, kami terpapar beberapa tarif di sana." Bahkan perusahaan dengan pabrik lokal pun tidak dapat menghindari semua dampak perdagangan ketika bahan baku berasal dari luar negeri.

Bagi perusahaan yang terkait dengan komoditas, bea masuk perdagangan hanyalah satu bagian dari teka-teki yang lebih besar: ketidakpastian.

"Hal yang rumit adalah, volatilitasnya tidak berbasis fundamental," ujar CEO Shell, Wael Sawan, kepada CNBC, menjelaskan fluktuasi pasar minyak baru-baru ini. "Ini bukan perubahan pada arus komoditas fisik. Ini benar-benar semacam volatilitas yang disebabkan oleh dokumen." Hal itu, katanya, mempersulit perencanaan investasi atau pengelolaan risiko harga.

Bahkan di sektor perbankan, di mana dampak langsung tarif mungkin tampak kecil, konsekuensinya mulai terlihat.

"Ketika Anda menentukan harga risiko sekarang, Anda tidak bisa hanya melihat kredit atau likuiditas. Anda harus memodelkan ketidakpastian kebijakan," ujar CEO UniCredit, Andrea Orcel, kepada CNBC. Hal ini mencakup ketegangan perdagangan, kejutan regulasi, dan kebuntuan terkait pemilu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Tok! Indonesia Jadi Korban Perang Dagang Trump, Kena Tarif 32%