Tidak Melulu PBB, BUMD Didorong Jadi Penguat Pendapatan Daerah Tanpa Bebani Masyarakat

Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan.(MI/Lina Herlina)

KOMISI II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mengawasi kinerja Bank Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/8) dan disambut Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman.

Aria Bima menekankan bahwa BUMD seharusnya tidak menjadi beban anggaran daerah, melainkan menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah melalui dividen, penugasan Public Service Obligation (PSO), dan Badan Layanan Umum (BLU).

“Kita ingin mendengarkan bagaimana daerah menginginkan BUMD yang seperti apa. Daerah yang punya laut harus punya BUMD-nya, yang punya pertambangan harus ada, yang punya pertanian dan perkebunan juga harus ada. Jangan hanya diambil oleh PTPN dan Agrinas saja,” ujar Aria Bima.

Ia menambahkan bahwa setiap line of business di daerah harus menjadi cara pandang pemerintah untuk memberdayakan daerah. “Di pusat ada penguatan BUMN, di daerah harus ada penguatan BUMD. Namun, harus ada sinergi antara BUMD dan BUMN,” tegasnya.

Aria Bima juga menyoroti semangat pemerintah dan BUMD Sulsel yang tetap optimis meski terjadi penurunan transfer daerah sebesar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. 

“Justru situasi ini harus membuat daerah lebih kreatif mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan tanpa menekan rakyat, seperti dengan menaikkan PBB secara semena-mena yang malah berpotensi memicu demonstrasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kenaikan PBB tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga harus mempertimbangkan amanah, nurani, dan realitas daya beli masyarakat. “Kami berharap ada cara yang lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah,” imbuhnya.

Kunjungan kerja ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja bersama pemerintah daerah, termasuk kemungkinan mengundang perwakilan Sulsel untuk memberikan masukan lebih lanjut, baik secara langsung maupun melalui pertemuan virtual.

Ke depan, Komisi II DPR RI akan terus mendorong penguatan BUMD sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sejalan dengan visi pemerintah pusat yang fokus pada penguatan badan usaha milik negara dan daerah. (E-2)