Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung kembali merespons isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung kembali merespons isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta yang belakangan masih terdengar. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicek langsung ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Apalagi, kekosongan kursi Dirjen Migas sudah terisi dengan dilantiknya Laode Sulaeman.
“Saya cek dulu sama Dirjen Migas. Dirjennya sudah ada. Semuanya kan dikoordinasikan Dirjen Migas,” kata Yuliot saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Sebelumnya, pemerintah mendorong konsumen untuk membeli BBM di SPBU milik Pertamina sebagai alternatif jika masyarakat kesulitan memperoleh BBM di SPBU swasta.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menerangkan, kuota impor BBM oleh pihak swasta tidak berkurang, bahkan mendapat tambahan 10 persen dibanding tahun lalu. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi isu kelangkaan BBM di SPBU swasta dalam beberapa hari terakhir.
“Untuk yang non-Pertamina sudah ditambah 10 persen (kuota impor tahun ini). Nah, apabila masih kekurangan, belinya ke Pertamina di SPBU terdekat,” kata Djoko saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal serupa. “Saya ingin mengatakan semua perusahaan swasta telah mendapatkan kuota impor dengan jumlah yang sama seperti tahun 2024, ditambah 10 persen,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia tidak merinci volume impor yang didistribusikan untuk SPBU swasta pada 2024. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap memperkuat Pertamina. Menurutnya, hal itu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara.
“Jadi Pertamina yang akan kita perkuat,” ujar Bahlil.