INFO NASIONAL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mewujudkan pengelolaan anggaran dan aset pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin apel mingguan dan apel kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri komplek Kantor Gubernur, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Apel yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini merupakan bagian dari tertib administrasi, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Marindo berharap, kegiatan ini dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Melalui apel kendaraan ini, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip good governance and clean government," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin apel mingguan dan apel kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri komplek Kantor Gubernur, Senin, 25 Agustus 2025. Dok. Pemprov Lampung
Dalam kesempatan tersebut, Marindo juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung saat ini telah memasuki fase penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yaitu penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ia pun memaparkan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah yakni:
- Penyusunan perubahan APBD berbasis evaluasi kinerja.
- Pedoman teknis dan substansi pada permendagri.
- Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Percepatan proses penyampaian dokumen ke DPRD.
Marindo juga mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga ritme kerja dan saling mendukung antar perangkat daerah. "Mari kita jaga ritme kerja, saling dukung antar perangkat daerah, dan fokus pada penyelesaian sesuai target waktu yang ditetapkan," ujarnya.
Terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ia mengatakan bahwa Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk gaji dan tunjangan PPPK Formasi 2024. (*)