Apa yang Perlu Disikapi dari Isu Bendera One Piece?

Isu pengibaran bendera One Piece mengemuka jelang peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia. Bendera hitam dengan lambang tengkorak itu kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Sejumlah video kemudian beredar beberapa mobil angkutan barang memasang bendera itu. Tapi kemudian meluas, entah siapa yang memulainya, dari isu protes sopir angkutan barang malah kemudian seruan pemasangan bendera itu.

Isu ini semakin menjadi-jadi ketika disikapi oleh pejabat publik dengan reaktif. Ada yang menyebut makar dan ada yang menebar ancaman pidana.

Hingga akhirnya isu mereda setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan juga Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pernyataan menenangkan.

Bahwa bendera one piece pemasangannya tak masalah. Itu sebagai kreativitas warga.

"Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan, komunitas-komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah," kata Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Penjelasan bijak dari dua pejabat negara itu mencegah kegaduhan yang meluas.

Namun ada yang perlu dipetik dari isu bendera one piece ini. Pejabat tak perlu bereaksi berlebihan, bahkan dengan ancaman dalam menyikapi isu yang berembus di publik.

Seperti kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira pengibaran bendera One Piece, jangan disikapi Pemerintah dengan represif.

"Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan cara-nya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju," kata Andreas Hugo dalam keterangannya, Selasa (5/8).

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu meminta semua warga mengibarkan bendera Merah Putih. Ini merupakan bagian dari menyemarakkan hari kemerdekaan.

"Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih," ujar dia.

Andreas Hugo mengatakan, penyampaian pendapat merupakan hak setiap warga. Aspirasi juga seharusnya didengar dengan baik oleh pemerintah.

"Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat Pemerintah, masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur," sambungnya.

Andreas tak setuju jika pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Kemerdekaan RI disebut sebagai tindakan makar.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," ucap dia.