
AKSI buruh Jawa Barat digelar di depan Gedung Sate, Kamis (28/8). Aksi berlangsung damai dan berakhir tanpa kericuhan.
Ratusan buruh dari sejumlah organisasi datang ke lokasi. Beberapa mobil dilengkapi pelantang digunakan sejumlah perwakilan buruh untuk melakukan orasi.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat Dadan Sudiana menyatakan aksi di Jawa Barat menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
"Kami juga mendesak reformasi pajak perburuhan. Caranya dengan menaikkan Penghasilan tidak Kena Pajak menjadi Rp7,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp4,9 juta. Kami juga menuntut penghapus pajak pesangon, THR, JHT dan diskriminasi pajak perempuan menikah," tandasnya.
Dadang menambahkan, buruh juga menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Tuntutan lain ialah pemberantasan korupsi.
"Khusus di Jawa Barat, kami meminta kenaikan UMK sebesar 8,5% hingga 10,5%," tandasnya.
Menyikapi isu terkini soal kenaikan tunjangan anggota DPR RI, buruh juga menyatakan kecewa. “Di tengah penderitaan rakyat dengan banyaknya PHK, DPR mengesahkan kenaikan tunjangan. Ini sangat mengenaskan," tegas Dadan.
Aksi buruh di Gedung Sate diikuti perwakilan buruh dari Purwakarta, Subang, Cirebon, Majalengka, Bandung Raya, dan Cianjur. Perwakilan buruh lain dari Bekasi, Karawang, Bogor, dan Depok, mendukung aksi di Jakarta.
Pengamanan ketat selama aksi dilakukan Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. Sebanyak 1.030 personel gabungan diturunkan ke lokasi.