Ahmad Luthfi Perintahkan Bupati Pati Turunkan Tarif PBB-P2

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bupati Pati Sudewo menurunkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 yang menyulut perlawanan rakyat. Sudewo sebelumnya memutuskan menaikkan PBB-P2 Kabupaten Pati sebesar 250 persen. "Perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu diturunkan," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah itu pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Luthfi mengingatkan Bupati Pati agar membuka komunikasi dengan masyarakat. Khususnya warga yang menolak keputusannya menaikkan pajak 250 persen. "Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Tidak boleh membebani masyarakat," ucap dia.

Menurut Luthfi tak perlu ada unjuk rasa besar yang justru merugikan Kabupaten Pati. "Kebijakan saya, saya sarankan segera diturunkan."

Warga berencana menggelar unjuk rasa menolak kenaikan pajak di depan Kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025. Penggalangan donasi logistuk demonstrasi telah dibuka sejak 1 Agustus 2025.

Ribuan logistik kini telah terkumpul berupa air mineral, makanan, hingga telur busuk, dan uang tunai. Sempat terjadi keributan ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati menyita sejumlah barang hasil donasi. Namun kemudian dikembalikan setelah kantor Satpol PP digeruduk warga.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah menurunkan tim inspektorat untuk mengecek keputusan Bupati Pati menaikkan PBB-P2 250 persen. "Cek saja dasarnya apa," kata Tito kemarin.

Bupati Sudewo kini menjadi sorotan setelah kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250 persen mendapat protes dari masyarakat Pati. Alih-alih mengakomodasi suara rakyat, Sudewo justru menantang masyarakat mengerahkan 50 ribu massa kalau ingin menolak kebijakannya itu.

Dia mengklaim kenaikan pajak itu disepakati dalam rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada Ahad, 18 Mei 2025. 

Menurut dia, kenaikan tarif bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati. Tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati sudah belasan tahun tidak ada kenaikan, sementara wilayah itu membutuhkan anggaran besar untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.