3 Alasan Ekonom Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

Ilustrasi(Antara)

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penuh kejanggalan dan tanda tanya. Ia pun tidak percaya bahwa data yang disampaikan mewakili kondisi perekonomian nasional yang sebenarnya.

Berikut 3 poin kejanggalan angka pertumbuhan ekonomi menurut Celios:

1. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama terasa janggal. Pasalnya, dia kuartal pertama, yang terdapat momentum Ramadan dan Lebaran, angka pertumbuhan justru lebih kecil.

"Kuartal 1 2025 saja hanya tumbuh 4,87%, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan triwulan 2 mencapai 5,12%," ujar Huda dalam keterangan yang dikutip, Rabu (6/8).

2. Pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,68%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Ini tidak sejalan dengan PMI manufaktur Indonesia yang di bawah 50 poin dalam waktu April-Juni 2025.

"Artinya perusahaan tidak melakukan ekspansi (tambahan produksi) secara signifikan. Selain itu, kondisi industri manufaktur juga tengaj memburuk, dengan salah satu leading indikatornya adalah jumlah PHK yang meningkat 32% (YoY) selama periode Januari-Juni," paparnya.

3. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,96%. Dengan sumbangan mencapai 50% dari PDB, tampak janggal karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan 1 2025 hanya 4,95% tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87%.

"Tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025). Apabila dikaitkan dengan PMTB yang meningkat 6,99% tapi PMI Manufaktur di bawah batas ekspansi," jelasnya.

"Ketidaksinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indikator, membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS," ujarnya

Menurutnya, BPS harusnya menjadi badan yang mengedepankan informasi data yang akurat tanpa ada intervensi pemerintah. Ia juga mendorong BPS untuk menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral dan juga pengeluaran. (E-3)