14.000 SPPG Dibangun Mitra, Kepala BGN: tak Pakai Dana APBN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyebutkan sebanyak 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dipersiapkan BGN bekerja sama dengan mitra. Biaya pembangunan SPPG tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ya, jadi semuanya membangun sendiri. Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliunan rupiah, hampir Rp 28 triliun, dan itu bukan uang APBN, tetapi uang mitra. Kalau di daerah-daerah, toko bangunan itu kebanjiran pembelian bahan baku membangun SPPG, murni uang dari para mitra,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Dadan kemudian menyebutkan beberapa mitra BGN yang turut membangun SPPG, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin), ormas Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI. “MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi, secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar,” kata Dadan lagi.

Dadan mengungkapkan saat ini sejumlah pemilik restoran, kafe, katering, bahkan hotel ada yang memilih untuk beralih fungsi menjadi SPPG dan ikut menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG). “Banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian katering, bahkan ada hotel yang beralih fungsi dari melayani pelanggan umum menjadi melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat. Kalau satu restoran biasanya melayani sekitar 500 pengunjung, sekarang satu restoran yang beralih fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi, dan tidak ada satu pun yang makan di tempat. Makanan dikirim ke sekolah, atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Itu yang saya laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Dadan pula.

Kepala BGN bersama sejumlah pejabat lainnya seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) M Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, mengikuti rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan yang dipimpin Presiden Prabowo. Rapat berlangsung tertutup.

sumber : Antara