10 Tahun Terakhir Fokus Tol, Waka Komisi V Dukung Prioritas Pembangunan Jalan Nasional di RAPBN 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mendapat dukungan legislator. Selama satu dekade terakhir, pemerintah terkesan lebih banyak mengarahkan pembangunan infrastruktur jalan ke ruas-ruas jalan tol.

“Jalan nasional adalah tulang punggung konektivitas rakyat. Fokus pemerintah pada preservasi dan pembangunan jalan nasional dalam RAPBN 2026 adalah langkah tepat. Ini menunjukkan keberpihakan agar manfaat pembangunan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Wakil Ketua (Waka) Komisi V Syaiful Huda dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Huda menjelaskan, dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah hanya menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 kilometer yang tersebar di 10 ruas. Skema pembangunannya pun kini lebih mengedepankan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), bukan lagi mengandalkan BUMN karya seperti pada periode sebelumnya. “Dengan pola KPBU, pembangunan jalan tol tidak terlalu membebani APBN,” katanya.

Sebaliknya, lanjut Huda, untuk jalan nasional, pemerintah menargetkan pembangunan ruas baru sepanjang 194,7 kilometer pada 2026. Selain itu, akan dilakukan preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 kilometer serta pembangunan jembatan baru dengan total panjang 3.954,74 meter. “Hal ini memastikan akses masyarakat dalam menikmati jalan yang berkualitas akan lebih besar,” katanya.

Huda menilai, arah kebijakan ini menggembirakan. Ia menegaskan bahwa bukan berarti jalan tol tidak penting, tetapi membebani APBN untuk pembangunan jalan tol sekaligus mengabaikan jalan nasional tidak akan memberi dampak besar terhadap terwujudnya konektivitas yang adil dan setara.

“Jalan tol penting untuk arus logistik dan mobilitas cepat, tetapi keberpihakan pada jalan nasional justru akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan konektivitas yang merata, daerah-daerah non-metropolitan juga dapat tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Politisi PKB ini menegaskan, Komisi V akan mengawal implementasi program pembangunan dan preservasi jalan nasional ini agar benar-benar berjalan sesuai target. Dia berharap pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan nasional tidak terpusat di Jawa saja tetapi juga disebar secara merata ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

“Kami berharap jalan-jalan nasional di luar Jawa menjadi prioritas agar akses masyarakat lebih terbuka sehingga mendongkrak intensitas hubungan ekonomi dan sosial mereka,” ujar Huda.