Yusril: Sejak Awal Presiden Minta Reformasi Politik

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya mendorong reformasi politik secara luas.

"Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya," kata Yusril di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).

"Supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua," sambungnya.

Menurut Yusril, pemerintah menyadari soal kritik terhadap Anggota DPR saat ini. Menurutnya, sistem politik saat ini membuat banyak orang berbakat tidak bisa muncul di ranah politik, sehingga kursi legislatif justru lebih banyak diisi oleh figur selebriti.

"Nah sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu," ujarnya.

Yusril turut merespons salah satu agenda yang berkaitan dengan tuntutan publik saat ini, termasuk tuntutan yang masuk dalam '17+8' soal pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Meski tidak dibahas secara spesifik, ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan sikap dan jawaban terhadap aspirasi tersebut.

"Tidak spesifik itu dibicarakan, tapi saya kira masing-masing menteri, masing-masing Menko juga sudah punya jawaban sendiri terhadap aspirasi yang dikemukakan itu," tandas dia.