Wamen PANRB Soroti Pentingnya Digitalisasi Pelayanan Publik Daerah 3T di Lampung

Lampung Geh, Bandar Lampung — Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan, reformasi birokrasi harus berjalan secara nyata dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk digitalisasi untuk daerah 3T di Lampung. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelayanan publik di daerah, pada Kamis (24/7). “Kunjungan kita ke Lampung ini untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi itu berjalan nyata dan berdampak kepada masyarakat luas,” ujar Purwadi. Ia menekankan, pelayanan publik di daerah harus memenuhi sejumlah prinsip utama seperti keterbukaan, inklusivitas, keterpaduan antarlembaga, dan kenyamanan bagi masyarakat. Purwadi menyebut dalam kunjungan ke Lampung akan meninjau langsung pelaksanaan pelayanan publik di lapangan, termasuk integrasi antarinstansi dalam pelayanan satu atap. “Pelayanan publik yang ada di daerah akan kita lihat keterbukaannya, inklusifitasnya, keterpaduannya, kenyamanannya. Dengan prinsip-prinsip itu, kita harapkan pelayanan publik bisa berjalan sesuai harapan,” jelasnya. Selain meninjau pelayanan, Kementerian PANRB juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian dan kendala di lapangan, termasuk memperhatikan penilaian dan pandangan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wamen PANRB turut menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, transformasi digital adalah keniscayaan yang harus ditopang dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi antarinstansi dan kementerian. “Digitalisasi itu sudah menjadi sebuah keharusan. Kita juga mendorong peningkatan kapasitas SDM dan integrasi sistem, termasuk kerja sama dengan Kominfo untuk mengembangkan program-program pelayanan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Purwadi. Ia menambahkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai pusat pelayanan satu pintu yang mudah diakses oleh masyarakat. Penguatan MPP, lanjutnya, akan mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, dan nyaman. “Khususnya pelayanan satu atap tetap harus bisa berjalan maksimal, sehingga masyarakat bisa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih nyaman dalam mengakses pelayanan publik,” pungkasnya. (Cha/Ansa)