Wacana Pemberangkatan Haji dan Umrah Lewat Jalur Laut, Begini Respons Kemenhub

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan rencana kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji dari Indonesia masih perlu dilakukan kajian secara komprehensif. Kajian diperlukan untuk memastikan ide tersebut bisa berjalan aman dan lancar jika diimplementasikan.

"Untuk itu (rencana kebijakan pemberangkatan ibadah umrah dan haji Indonesia melalui moda transportasi laut) dibutuhkan kajian komprehensif," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Dia mengatakan, kajian menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Termasuk juga kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai, imigrasi, serta sistem layanan lainnya yang diperlukan.

Selain infrastruktur, Kemenhub menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia serta mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut bisa lebih terjangkau dibandingkan jalur udara. Durasi perjalanan yang lebih lama turut menjadi pertimbangan penting, karena mempengaruhi kenyamanan jamaah serta menentukan pangsa pasar yang cocok bagi layanan haji jalur laut.

"Selain itu juga aspek sarananya, terkait kapal yang tersedia saat ini, juga hal ini terkait apakah biaya transportasi terjangkau dan pangsa pasar yang ada karena menggunakan kapal tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama," ujarnya lagi.

Kemenhub menilai karakteristik pemberangkatan haji melalui transportasi laut tentu berbeda dengan penerbangan. Sehingga kajian mendalam perlu dilakukan agar kebijakan itu tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Tentunya pangsa pasar haji lewat kapal agak berbeda dengan haji yang menggunakan pesawat," katanya pula.

Kendati demikian, dia menegaskan Kemenhub siap mendukung layanan masyarakat yang tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelaksanaannya.

sumber : Antara