KOORDINATOR Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan organisasi mahasiswa yang bergabung dalam aliansinya belum pasti melakukan demonstrasi pada Jumat, 5 September 2025. Hari ini merupakan batas waktu atau deadline 17+8 Tuntutan Rakyat yang diserukan oleh sejumlah influencer dan pesohor memiliki deadline.
Dia mengaku diminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menunggu sampai tuntutan mahasiswa disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Menteri Sekretaris Negara mengeluarkan pernyataan bahwa kami diminta menunggu sampai nanti (tuntutan) diberikan kepada presiden secara langsung. Menteri Sekretaris Negara nanti akan memberikan info lebih lanjut kepada kami," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.
Dia bilang BEM SI Kerakyatan juga akan melihat situasi di Jakarta. Bila situasi dianggap kondusif, mereka akan melakukan unjuk rasa. Kalau tidak, mereka akan menunda demonstrasi.
Pasha bersama sejumlah organisasi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan Menteri Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 4 September 2025.
Pasha meminta Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi dugaan makar selama demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah. BEM SI Kerakyatan juga meminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Sementara itu, Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang meminta pemerintah memenuhi tuntunan Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Gerakan ini merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial. Salah satu tuntutan yaitu menuntut DPR membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam tulisan ini