Uji Coba Bansos Berbasis AI Dimulai di Banyuwangi Bulan Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Reformasi Digital Pemerintah telah memulai pelaksanaan Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI). Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.

Adapun program GovTech ini adalah mandat dari Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah. Pilot project di Banyuwangi ini terkait dengan digitalisasi bansos.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin rapat perdana Komite Reformasi Digital Pemerintah mengungkapkan digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat. Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash tranfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted," ungkapnya dalam rapat perdana Komite Reformasi Digital Pemerintah, dikutip dari rilis Kemensos, Rabu (27/8/2025).

Luhut pun menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4%. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Sebagai catatan, Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan. Agenda Komite akan difokuskan pada tiga use case utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

Luhut menjelaskan Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

"Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran," tegas Luhut.

Dalam pelaksanaannya, Luhut menegaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi agar data bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman.

Dia memastikan komite juga akan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata.

"Banyak mimpi yang kita gantungkan dari percepatan transformasi digital pemerintahan ini. Dengan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemanfaatan teknologi terkini, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global," tambah Luhut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian. Sementara khusus untuk Kementerian Sosial, Presiden meminta agar Bansos semakin tepat sasaran.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article CT: Biarkan Kantong Pemerintah Tipis Asalkan Kantong Rakyat Tebal