
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan membuat kesepakatan dagang dengan Thailand dan Kamboja kalau kedua negara tersebut belum berdamai dari konflik yang saat ini berlangsung.
Mengutip Bloomberg, Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan menteri luar negeri dari kedua negara akan segera berbicara. Namun, setiap kesepakatan gencatan senjata akan bergantung pada sejumlah syarat, seperti penyelesaian sengketa secara bilateral, penarikan pasukan, serta penghentian penggunaan senjata mematikan.
Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, yang menyambut baik upaya Trump untuk mengakhiri konflik, telah menugaskan menteri luar negerinya untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio guna mengoordinasikan pembicaraan damai dengan Bangkok.
Setelah melakukan panggilan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja pada Sabtu (26/7), Trump menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk segera menyusun gencatan senjata, sebagaimana disampaikannya melalui unggahan di Truth Social.
Masih belum jelas apakah ancaman Trump yang menggunakan isu perdagangan sebagai alat untuk menghentikan konflik ini merupakan sebuah taktik yang diklaim berhasil digunakan untuk meredakan konflik India dengan Pakistan pada Mei lalu dapat berlaku juga untuk Thailand dengan Kamboja.
Pemerintah AS di bawah Trump telah mengancam akan mengenakan tarif sebesar 36 persen terhadap Thailand dan Kamboja.

“Kami tidak ingin membuat kesepakatan apa pun dengan salah satu negara jika mereka masih berperang, dan saya sudah menyampaikan hal itu kepada mereka,” tulis Trump melalui akun Truth Social.
“Kedua negara juga ingin kembali ke meja perundingan dagang dengan Amerika Serikat, yang menurut kami tidak pantas dilakukan sebelum pertikaian berakhir," tambahnya.
Pejabat Thailand sebelumnya menyebutkan bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan dengan AS untuk menurunkan tarif, dengan menawarkan akses pasar yang lebih besar bagi produk-produk AS guna memperkecil surplus perdagangan senilai USD 46 miliar dengan Washington.
Pemerintah Thailand berada di bawah tekanan untuk merampungkan kesepakatan sebelum tenggat 1 Agustus, terutama karena negara tetangga seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam telah lebih dulu menandatangani perjanjian dagang dengan pemerintahan Trump.