Thailand Kembali Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata

Sebuah keluarga Kamboja duduk di atas kereta traktor saat mereka pulang ke rumah dari tempat penampungan sementara di Desa Prasat Roboeuk, Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja, pada Selasa (29/7/2025). Foto: Heng Sinith/AP Photo

Thailand kembali menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata di tiga lokasi berbeda di sepanjang perbatasan yang bersengketa.

Dikutip dari Reuters, Rabu (30/7), Thailand mengatakan pasukan Kamboja melepaskan tembakan di provinsi Sisaket, Thailand, di dekat perbatasan dengan Kamboja.

"Pasukan Kamboja menggunakan senjata ringan dan peluncur granat yang mendorong Thailand merespons sebagai bentuk pertahanan diri," kata juru bicara militer Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, kepada wartawan.

"Ini merupakan insiden kedua sejak kesepakatan dan mencerminkan perilaku yang tidak menghargai kesepakatan, menghancurkan upaya deeskalasi, dan merusak kepercayaan antara kedua negara," lanjutnya.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh Kamboja. Pihak Kamboja menyatakan pihaknya berkomitmen pada gencatan senjata dan meminta pengamat.

Seorang personel militer Kamboja berdiri di atas peluncur roket ganda BM-21 Grad di Provinsi Oddar Meanchey, sekitar 40 km (24 mil) dari Kuil Ta Moan Thom yang disengketakan, Kamboja, 25 Juli 2025. Foto: REUTERS/Soveit Yarn

"Kamboja dengan tegas menolak tuduhan pelanggaran gencatan senjata. Tuduhan itu salah, menyesatkan, dan merugikan proses pembangunan kepercayaan," kata juru bicara Kemlu Kamboja, Chum Sounry, kepada wartawan saat konferensi pers.

Dia juga mengatakan pemerintah mendukung mekanisme monitoring dan pengamatan independen.

Rencananya perwakilan militer kedua negara akan bertemu pada 4 Agustus di Kamboja. Tidak ada laporan baku tembak, dan juga tidak ada laporan penarikan pasukan dari kedua pihak.

Gencatan senjata disepakati dalam pertemuan yang dimediasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Malaysia.

Baku tembak yang terjadi di perbatasan Thailand-Kamboja menewaskan setidaknya 43 orang dan membuat lebih dari 300 ribu warga sipil mengungsi.