Terpopuler Nasional: Tom Lembong Soal Utang Budi ke Prabowo hingga Deklarasi Politis Kampus

SEDERET peristiwa nasional hadir pada pertengahan Agustus 2025, mulai dari isu politik hingga pendidikan. Mulai dari pernyataan Tom Lembong soal utang budi kepada Presiden Prabowo Subianto hingga deklarasi perguruan tinggi soal dukungan kepada program prioritas Prabowo. Berikut rangkuman berita terpopuler di nasional pada Sabtu, 16 Agustus 2025:

1. Kata Tom Lembong Soal Utang Budi kepada Prabowo Usai Abolisi

Mantan menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan, pribadi dan pemikirannya terhadap situasi negara tak akan berubah meski memperoleh abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, sejak awal, dirinya merupakan seorang profesional yang menjunjung etika. "(Apakah Anda merasa memiliki hutang budi kepada Presiden setelah diberikan abolisi?) Saya profesional yang beretika," kata Tom saat berkunjung ke kantor Tempo pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut dia, memperjuangkan objektivitas dan keadilan merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukannya, baik dengan atau tanpa menerima abolisi.

Sehingga, Tom melanjutkan, apabila terdapat suatu kebijakan yang dianggap tak sejalan dengan suara masyarakat dan keadilan, maka ia akan tetap berada pada posisi yang berupaya mendorong kebijakan itu berjalan sesuai koridor.

"Jadi, saya akan tetap bersuara. Semoga dengan nada yang profesional terkait hal-hal yang dirasakan bisa tepat saya suarakan di waktu yang tepat pula," ujar Tom.

2. Reaksi atas Kebijakan Prabowo Hapus Tantiem Pejabat BUMN

Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem untuk direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Alasannya, kata dia, ada perusahaan BUMN yang merugi karena pengelolaan tidak masuk akal.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," kata Prabowo dalam pidato pendahuluan tentang RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.

“Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari US$ 1.000 triliun. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$ 50 miliar. APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran US$ 50 miliar dari BUMN)," kata Presiden di hadapan para wakil rakyat.

Reaksi datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, bagi dia keuntungan BUMN bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menilai penghapusan tantiem diharapkan menambah efektivitas BUMN. Selain itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai tantiem tidak perlu karena sebuah pengabdian.

Majelis Rektor Bantah Deklarasi Dukungan kepada Prabowo Bermuatan Politik

Deklarasi sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta yang menyatakan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai pernyataan itu sarat dengan kepentingan politik, mengingat posisi perguruan tinggi sebagai institusi akademik mestinya menjaga independensi.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Eduart Wolok, membantah dukungan tersebut bermuatan politik. Menurut dia, dasar deklarasi adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan ekstrem. 

“Kami tidak masuk dalam ranah politik. Kami merasa terpanggil karena melihat pengentasan kemiskinan sebagai kewajiban moral,” kata Eduart saat dihubungi, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, kampus memiliki pengalaman langsung terkait persoalan sosial-ekonomi. Misalnya, jumlah mahasiswa dari kalangan tidak mampu yang diterima perguruan tinggi negeri terus meningkat. “Itu memberikan gambaran bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi program serius yang sama-sama kita dukung,” ujar dia. 

Dukungan itu dibacakan secara resmi dalam forum yang melibatkan 217 rektor di Universitas Negeri Surabaya, Kamis lalu. Pengamat pendidikan Ina Liem menilai deklarasi politik massal pimpinan perguruan tinggi menimbulkan persoalan etika serius dan berisiko meruntuhkan kepercayaan publik.