Syiarkan Keberadaaan KDKMP Syariah, KNEKS Gencarkan Sosialisasi di 31 KDEKS

Sosialisasi KDKMP secara daring Sumber:dok KNEKS

JAKARTA -- Guna lebih mengenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus bergiat melakukan sosialisasi. Salah satu sasaran sosialisasi yakni di seluruh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Indonesia.

Acara sosialisasi KDKMP Syariah tersebut diselenggarakan secara daring pada Kamis (7/8/2025). KDEKS adalah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk level provinsi. Saat ini sudah ada 31 KDEKS di seluruh Indonesia.

Direktur Keuangan Sosial Syariah (KSS) KNEKS, Dwi Irianti Hadiningdyah dalam sambutannya menyatakan bahwa persentase KDKMP Syariah yang terbentuk masih sangat sedikit yakni 7,84%, yakni sebanyak 6.279 dari total 80.081 KDKMP yang terbentuk.

Menurutnya persentase tersebut sangat jauh dibandingkan persentase ummat Islam di Indonesia yang menurut data dari Kementerian Agama mencapai 87,2%. Salah satu kebutuhan adanya KDKMP Syariah adalah untuk mengakomodasi ummat Islam menjalankan sistem ekonomi berdasarkan keyakinannya. "Oleh karena itu sosialisasi KDKMP syariah harus terus dilakukan secara masif, ”ujar Dwi.

Dwi menambahkan, sosialisasi kali ini diperkaya dengan hasil kajian lapangan KDKMP Syariah di Aceh yang telah dilakukan KNEKS. Dari temuan lapangan ditemukan adanya kesalahan persepsi masyarakat. Banyak masyarakat yang menyangka bahwa KDKMP akan mendapatkan dana hibah dari Pemerintah. Padahal pemerintah hanya memfasilitasi KDKMP mengakses dana pinjaman atau pembiayaan yang murah dan mudah. Tidak setiap KDKMP yang mengajukan pembiayaan akan disetujui, namun akan ada proses seleksi. Selain itu, bila telah disetujui dan mendapatkan kucuran dana, maka KDKMP tersebut wajib mengembalikan pembiayaan tepat waktu dan tepat jumlah.

Keunggulan KDKMP Syariah

Sosialisasi KDKMP Syariah disampaikan Bagus Aryo, Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) KNEKS. Menurut Bagus, selain karena adanya aspirasi masyarakat Indonesia, keberadaan KDKMP Syariah diperlukan karena memiliki sejumlah kelebihan. Salah satu kelebihan KDKMP Syariah adalah lebih memberdayakan masyarakat kurang mampu. Hal ini di antaranya karena KDKMP syariah dapat menambah dua gerai yakni unit pengumpul zakat (UPZ) dan nazir wakaf uang. Dengan adanya dana wakaf dan zakat, maka KDMP akan mendapatkan tambahan pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

“KNEKS telah berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hasil koordinasi dengan dua lembaga tersebut menyatakan bawah kedua lembaga tersebut mendukung adanya tambahan gerai UPZ dan nazir wakaf uang di KDKMP Syariah,”jelas Bagus.

Konversi KDKMP Konvensional ke Syariah

Dalam presentasinya Bagus menyampaikan bahwa masih sedikitnya KDKMP yang tercatat menjalankan sistem syariah karena kekurangtahuan serta karena proses yang diburu waktu. Karena harus segera terbentuk, tidak sedikit notaris yang mengambil mudahnya saja dengan memilih sistem konvensional pada KDKMP yang terbentuk.

Oleh karena itu, selain mensosialisasikan bahwa KDKMP boleh menggunakan sistem syariah, perlu disosialisasikan tentang mengubah KDKMP konvensional ke syariah. Bila sudah memiliki cukup dana, atau ada sumber dana yang mendukungnya, maka sebuah KDKMP dapat langsung berkonversi secara praktik dan formal dengan melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) menjadi KDKMP Syariah. Namun bila tidak memiliki cukup dana, maka proses formalnya (PAD) ditunda. Namun perubahan praktiknya dapat segera dilakukan.

Untuk praktiknya, Bagus menjelaskan ada empat ciri utama yang membedakan suatu KDKMP syariah dan konvensional. Pertama adalah produk dan jasa layanannya harus sesuai syariah. Kedua menggunakan lembaga keuangan syariah, misalnya untuk menabung dan bertransaksi. Ketiga mendapatkan atau menggunakan pembiayaan syariah. Ciri yang keempat, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bila telah memiliki dana yang memadai, maka dapat dilakukan konversi ke syariah secara formal dengan PAD ke notaris.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah DPS di suatu wilayah, maka satu DPS bisa untuk beberapa KDKMP syariah. Sebagai contoh, di Aceh Tengah, dua DPS digunakan untuk seluruh KDKMP syariah di sebuah kecamatan. Kondisi ini hanya sementara, sambil menunggu adanya DPS-DPS baru yang telah tersertifikasi.

Setelah sosialisasi ini, diharapkan KDEKS dapat mensosialisasikan KDKMP syariah di wilayahnya masing-masing. Untuk mendukung proses tersebut, support yang akan diberikan oleh KNEKS diantaranya adalah dengan adanya fasilitas pelatihan online tentang KDKMP syariah yang bisa diakses pada waktu yang fleksible. Selain itu, koordinasi antara KNEKS dan KDEKS akan terus dilanjutkan, berbarengan dengan proses pendampingan proses konversi KDKMP konvensional ke syariah.