Soft Power Diplomasi Indonesia di Forum Multilateral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak banyak kabar baik yang mampu menembus riuhnya berita konflik global dan krisis pangan internasional. Namun, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 patut menjadi pengecualian:

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun signifikan menjadi 2,38 juta jiwa, setara 0,85 persen dari populasi.

Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah cerminan bahwa kerja keras bangsa menuju kesejahteraan inklusif mulai menunjukkan hasil nyata. Seperti pepatah lama mengatakan "Air beriak tanda tak dalam, orang bijak tanda tak sombong"

Pencapaian positif di tengah berbagai macam tekanan ekonomi baik lokal maupun global, justru mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak puas dengan capaian saat ini. Masih ada 2,38 juta jiwa yang hidup dalam kondisi paling rentan, dan mereka adalah cermin bahwa perjuangan menuju keadilan sosial masih membutuhkan upaya berkelanjutan.

Data BPS menunjukkan tren penurunan yang konsisten: dari 2,78 juta orang (0,99%) pada September 2024 menjadi 2,38 juta orang (0,85%) per Maret 2025. Dibanding Maret 2024, penurunannya lebih tajam lagi, mencapai 1,18 juta orang. Penilaian ini menggunakan standar internasional Bank Dunia, yaitu pengeluaran di bawah 2,15 dolar Amerika per hari berdasarkan kemampuan daya beli 2017.

Bersamaan dengan itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga menurun. Per Maret 2025, rasio gini nasional tercatat 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Namun, angka ini masih menyimpan ironi: ketimpangan di kota mencapai 0,395, jauh lebih tinggi dibanding desa yang hanya 0,299. Kota-kota besar masih menjadi episentrum jurang sosial, bahkan ketika rata-rata nasional membaik.

Relevansi bagi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi

Dalam praktik kerja-kerja hubungan internasional dan dari banyak data dan referensi, saya melihat data ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar capaian domestik.

Dunia saat ini menilai kredibilitas sebuah negara bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi atau kapabilitas militernya, tetapi juga dari keberhasilannya mengangkat rakyatnya keluar dari kemiskinan ekstrem. Laporan kemajuan ini menjadi kartu reputasi yang bisa kita bawa ke meja diplomasi yang dimulai dari forum G20 hingga Sidang Umum PBB, memperlihatkan bahwa Indonesia didengar dalam isu pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial global.