Sinkronisasi Data Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan Lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menkop Budi Arie Setiadi(Dok: Humas Kementerian Koperasi)

PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan bekerja sama untuk mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebagai langkah awal dibutuhkan sinkronisasi data desa/potensi desa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh Kopdes/ Kel Merah Putih untuk digali dan dikembangkan.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya peran data sebagai landasan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan tersebut adalah melalui KDMP yang akan diarahkan untuk menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan.

"KDMP ini bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan, memutus rantai distribusi yang panjang dan lainnya," kata Budi Arie saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (6/8).

Budi Arie berharap audiensi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pendalaman terkait sinkronisasi data desa di seluruh Indonesia termasuk dengan profil kemiskinan yang ada di desa sehingga dapat digunakan oleh pengelola KDMP dalam merumuskan arah perjalanan bisnis yang dijalankan.

"Kunci keberhasilan program ini adalah kerja sama antar kementerian dan lembaga. Komunikasi adalah kunci," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono juga menyoroti pentingnya dukungan data desa dari BPS. KDMP, sambung Ferry, sangat membutuhkan profil desa untuk memetakan potensi - potensi apa saja yang dapat dikembangkan oleh koperasi termasuk dalam hal penyaluran berbagai komoditas strategis yang disubsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran. 

"Kami butuh dukungan BPS, misalnya untuk menyalurkan pupuk subsidi, kami perlu tahu berapa luas lahan pertanian dan jumlah petaninya. Dengan data yang akurat, distribusi bisa lebih tepat," ujar Ferry.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki beragam data-data penting terkait profil desa secara nasional termasuk dengan potret profil kemiskinan di desa. Berdasarkan data BPS, per Maret 2025 angka kemiskinan secara nasional sebesar 23,85 juta atau turun dari periode September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa.

Dari jumlah itu, apabila di-breakdown lebih dalam profil kemiskinan ekstrem secara nasional mencapai 2,38 juta jiwa atau turun 0,40 juta jiwa terhadap September 2024. Data-data ini dapat diketahui secara rinci hingga tingkat desa sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut.

"Kami melihat Program KDMP ini punya potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan data koperasi yang mengalir, kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi KDMP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Amalia.

Dalam mendukung keberlanjutan program KDMP, tambah Amalia, BPS membuka peluang untuk menyediakan aplikasi pendataan koperasi secara khusus yang nantinya bisa dioverlay dengan data sensus pertanian maupun data potensi desa (Podes) yang selama ini dikembangkan dan dikelola oleh BPS. (Fal/M-3)