Setahun Peringatan Darurat Garuda Biru. Masih Ingat Artinya?

PADA Agustus 2024, warganet di Indonesia ramai-ramai menggunggah tulisan Peringatan Darurat yang menampilkan lambang Burung Garuda berlatar biru dongker media sosial. Peringatan darurat ini merupakan sinyal protes terhadap keputusan DPR RI dan Pemerintah yang menolak mematuhi Putusan MK.

Namun, DPR RI dalam pembahasan kilatnya memilih untuk mengikuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 alih-alih patuh Mahkamah Konstitusi telah menetapkan syarat batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Putusan MA tersebut mengubah batas usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, sehingga berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih. Keputusan ini memicu gelombang kritik karena dinilai memuluskan jalan Kaesang yang saat itu berusia 29 tahun untuk maju di Pilkada, mengingat ia akan genap berusia 30 tahun pada Desember 2024, beberapa bulan setelah masa pendaftaran calon kepala daerah dibuka.

DPR menolak mengakomodir Putusan MK dalam draf tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Alih-alih mematuhi Putusan MK, DPR justru memilih mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. . 

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI saat itu, Achmad Baidowi, diputuskan bahwa batas usia calon kepala daerah tetap merujuk pada putusan MA, yakni 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?” tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, 21 Agustus 2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk partai politik. Putusan ini memungkinkan partai politik atau gabungan partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap bisa mencalonkan kandidat jika memenuhi syarat perolehan suara tertentu.

Namun, dalam pembahasan draf Pasal 40 RUU Pilkada, Panja DPR hanya menyepakati penurunan ambang batas Pilkada bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Akibatnya, partai politik yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat lama, yaitu minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari total suara sah dalam pemilu anggota DPRD.

Menurut situs web Community Oriented Policing Service (COPS) dari Kementerian Kehakiman AS, Blue Alert juga dapat dikeluarkan apabila tersangka dianggap sebagai ancaman nyata terhadap petugas penegak hukum, atau ketika seorang petugas dinyatakan hilang saat bertugas.