REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Rencana Pemprov Jabar untuk mengambil alih RSUD Sentot Patrol milik Pemkab Indramayu, telah menemui titik terang. Rumah sakit itu akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan sebagaimana RS Hasan Sadikin Bandung.
Kepastian pengambilalihan pengelolaan RSUD Sentot dari Pemkab Indramayu ke Pemprov Jabar itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi beserta jajarannya dan Bupati Indramayu, Lucky Hakim beserta jajarannya.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Termasuk di antaranya mengenai rencana pengambilalihan RSUD Sentot.
Dedi dalam pertemuan itu menyampaikan soal rencana Pemprov Jabar yang akan mengambil alih RSUD Sentot. Ia pun menanyakan hal itu kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
"Boleh gak?," tanya Dedi, seperti yang dikutip Republika dari akun YouTube @kangdedimulyadichannel, Selasa (5/8/2025).
Pertanyaan itupun langsung dijawab dengan cepat oleh Lucky Hakim. "Boleh Pak Gub," tegas Lucky.
Pernyataan itu semakin diperkuat dengan aksi salaman antara Lucky Hakim dan kadinkes Jabar atas perintah Dedi.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menjelaskan, setelah diambil alih oleh Pemprov Jabar, maka RSUD Sentot akan menjadi rumah sakit rujukan bagi daerah -daerah di sekitar Kabupaten Indramayu. "Kita ingin ada rumah sakit sekelas RS Hasan Sadikin di situ," kata Dedi.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim pun mengaku lega jika RSUD Sentot diambil alih oleh Pemprov Jabar. Pasalnya, rumah sakit itu selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena pelayanannya yang kurang maksimal dan kondisi keuangannya pun membebani pemda.
Tak hanya itu, Lucky menilai, pengambilalihan RSUD Sentot ke Pemprov Jabar juga akan membuat rumah sakit itu menjadi besar dan menimbulkan efek domino dalam kegiatan ekonomi warga setempat. Dengan menjadi rumah sakit rujukan, maka warga dari luar daerah pun akan berdatangan. "Jadi rame, ada keluarga (pasien) yang nunggu, pada jajan di situ," kata Lucky.