DEWAN Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025. Apdesi meminta pemerintah meningkatkan alokasi dana operasional desa dari 3 persen menjadi 5 persen.
Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengatakan peningkatan alokasi itu untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Usulan itu merupakan salah satu hasil rakernas (rapat kerja nasional) yang digelar Apdesi pada pagi hari," kata dia dalam keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurut Surta, Gibran menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program itu seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan program makanan bergizi gratis.
“Kami diminta tetap semangat mendukung pembangunan dan selalu menjalankan program pemerintah. Beliau juga meminta agar perintah ini diteruskan ke tingkat bawah,” ujar Surta.
Apdesi Saat Pilpres 2024
Saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jambi pada akhir 2023, Apdesi memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo-Gibran yang akan maju ke dalam Pemilihan Presiden 2024. Sinyal ini ditunjukkan oleh 8 asosiasi kepala desa, termasuk APDESI, Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang mengundang para elite partai Koalisi Indonesia Maju.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bukan hanya para elite partai, Gibran Rakabuming juga hadir dalam kegiatan tersebut. Padahal, sebagai aparatur pemerintahan, anggota Apdesi sudah diperingati oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk tidak menundjukkan dukungan kepada pasangan calon dalam Pemilu 2024.
Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengakui kala itu bahwa pertemuan yang mereka gelar sebagai silaturahmi itu awalnya merupakan salah satu deklrasi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut dua, nomor urut Prabowo-Gibran. Sayangnya, mereka mengingat Undang-Undang Pemilu dan menjadikannya sebagai ajang silaturahmi saja. "Namun, silaturahmi itu memang forumnya untuk menyampaikan aspirasi," kata Ketua Majelis Pertimbangan Apdesi kala itu.
Dalam dokumenter yang diunggah oleh Dirty Vote, ditunjukkan bahwa Apdesi bersifat tidak netral dalam Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Apdesi Anwar Sadat membantah tuduhan itu. "Semua asumsi dan tuduhan tidak betul," ujarnya, Senin 12 Februari 2024.
Namun, ia tidak membantah kenyataan bahwa adanya kepala desa yang terafiliasi dalam kampanye Prabowo-Gibran. "Kalau kepala desanya berafiliasi terhadap satu warna, bumerang bagi kadesnya itu sendiri baik secara politik maupun etik," katanya. Sebagai pembelaan, ia mengatakan jika warga desa tetap bisa memilih pasangan calon yang bukan terafiliasi dengan kepala desanya.
Dugaan dukungan Apdesi kepada Prabowo-Gibran makin menguat setelah Apdesi, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur dipanggil Jokowi ke Istana pada Jumat, 29 Desember 2023. Gabungan ketiga organisasi itu menyampaikan bahwa mereka hanya berkoordinasi dengan presiden untuk melaksanakan pemilu damai.
"Tidak ada. Tadi sama sekali tidak menyinggung politik," kata Sekretaris Jenderal Papdesi Senthot Rudi Prastiono setelah keluar dari ruangan Istana Kepresidenan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak diminta untuk mendukung pasangan calon apa pun. Namun, pemanggilan organisasi-organisasi ini untuk berkoordinasi dengan presiden di akhir masa jabatan menjadi dugaan kuat bahwa ada permintaan untuk mendukung pasangan calon Prabowo dan Gibran anak Jokowi.
Daniel Ahmad Fajri, Hendrik Khoirul Muhid, dan Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Profil Apdesi yang Bertemu Gibran Minta Kenaikan Operasional Dana Desa